SNI Dapat Tingkatkan Daya Saing UMKM

Semakin tahun jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin banyak. Pada tahun 2018 ada sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, dan jumlah ini bisa sebagai acuan pemerintah untuk melakukan dan menyusun strategi pemberdayaan UMKM. “Kontribusi UMKM ini begitu luar biasa, penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 2 kali lipat dari jumlah tersebut, yang artinya sekitar 118 juta tenaga kerja bisa terserap,” tutur Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Puji Winarni saat membuka webinar Strategi UMKM terapkan SNI pada Selasa 24/11/2020) yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom.

Menurut Puji, dalam kondisi Covid-19 ini, UMKM yang bertahan dan bisa terus menjalankan usahanya adalah dengan terus mengikuti trend yang ada sekarang, salah satunya yaitu dengan menggunakan digital trade dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarluaskan dan memasarkan produknya. Dalam digital trade, kepercayaan pelanggan menjadi hal penting, meliputi kepercayaan terhadap layanan, kualitas produk yang ditawarkan. Untuk dapat memberikan jaminan tersebut, maka pelaku usaha perlu memiliki atau menerapkan standar, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI).

Banyak kegiatan dan peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada bagaimana UMKM semakin berjaya dan bisa memberikan lapangan kerja yang stabil kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan dan dukungan kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk dari UMKM tersebut.

BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas mengelola standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk penerapan SNI. Sesuai UU No.20 Tahun 2014, BSN bekerja sama dengan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI. Pelaku usaha diberikan pembinaan berupa fasilitas pendampingan penerapan SNI hingga pembiayaan sertifikasi SNI.

Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Heru Suseno menjelaskan, dalam pendampingan pelaku usaha, diawali dengan mengidentifikasi UMKM yang berkomitmen untuk dilakukan pembinaan, kemudian pelaku usaha dikenalkan tentang SNI. Selain itu, produk UMKM juga dilakukan pengujian dan bimbingan perbaikan agar sesuai dengan standar, baru kemudian dilakukan implementasi dan audit internal. Jika pelaku usaha sudah siap maka selanjutnya diajukan untuk mendapatkan sertifikasi SNI. “Setelah berhasil mendapatkan SNI, BSN membantu mempromosikan usaha tersebut dengan menjadikannya sebagai role model UMKM,” ujar Heru.

Dalam pemberian modal kepada UMKM, Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Rizky Wisnoentoro mengungkapkan bahwa PNM memberikan tiga jenis modal, yaitu modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. “Dari hulu ke hilir kami sangat berkomitmen untuk membantu pelaku usaha UMKM untuk berkembang, tidak hanya dibiayai, tetapi juga diberikan pelatihan dan pendampingan secara maksimal,” ungkap Rizky.

Dalam program pembiayaan finansial, PNM memiliki beberapa program pemberdayaan yang berkesinambungan yang disesuaikan dengan skala kebutuhan dari pelaku usaha tersebut. Program-program tersebut diantaranya Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dan Program ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro).

Salah satu usaha yang telah dibina dan diberikan modal oleh PNM adalah UMKM Batik Allusan milik Sri Lestari dari Yogyakarta. Sri sangat bersyukur mendapatkan bimbingan dan arahan dari PNM hingga usahanya saat ini menjadi besar. Hingga saat ini, Batik Allusan telah memiliki lebih dari 10 butik yang tersebar di berbagai hotel di Indonesia.

Sri menyadari, dalam usaha, mutu produk juga adalah hal yang penting. “Apapun yang kita buat, mutu adalah yang nomor satu,” kata Sri. Dari hal tersebut, Batik Allusan diarahkan untuk menerapkan SNI. Setelah menerapkan SNI, produk batik milik Sri kini mampu bersaing dan berhasil menembus pasar internasional.(tyo-humas)