Erick Thohir: 47 Persen BUMN Tak Punya Sertifikat Anti Suap

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan 47 persen perusahaan pelat merah belum memiliki sertifikat manajemen anti suap SNI 37001. Artinya, baru 53 persen perusahaan yang memiliki dan menerapkan manajemen anti suap tersebut.

"Saya belum puas hari ini saya dapat laporan baru 53 persen (yang memiliki sertifikat SNI 37001), tapi saya akan dorong terus kalau bisa 100 persen," ungkap Erick dalam video conference, Rabu (26/8).

Ia bilang telah meminta Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto untuk memantau perusahaan pelat merah secara intensif. Erick menekankan seluruh BUMN wajib menerapkan manajemen anti suap.

Bila ada BUMN yang tak memiliki sertifikat SNI 37001 sampai akhir 2020, Erick tak segan-segan untuk mencopot direksi perusahaan. Menurutnya, ini harus menjadi komitmen masing-masing direksi perusahaan.

"Kalau sampai akhir tahun ini tidak dilakukan juga ya kami copot saja direksinya karena ini bagian dari komitmen, karena kalau tidak dilakukan ini akhirnya transformasi, tata kelola perusahaan, dan transparansi tidak berjalan," jelas Erick.

Lebih lanjut Erick bilang untuk vendor yang bekerja sama dengan BUMN belum akan diwajibkan memiliki manajemen anti suap SNI 37001. Ia mengaku masih fokus pada perusahaan pelat merah.

"Kemarin kami ingin BUMN nya dulu. Kalau BUMN baik nanti kami perluas," jelasnya.

Sebagai informasi, sertifikat SNI ISO 37001 diterbitkan Kementerian BUMN sebagai opsi bagi perseroan BUMN untuk memvalidasi bahwa mereka telah menegakkan manajemen anti suap. Opsi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE- 2 /MBU/ 07/2019 yang ditandatangani Menteri BUMN Rini Soemarno dan diterbitkan sejak 29 Juli 2019 lalu.

Kemudian, Erick mewajibkan seluruh BUMN memiliki sertifikat tersebut dari yang semula bersifat opsional. Kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Kementerian Nomor: S-17/S.MBU/02/2020.

(aud/age)

Tautan Berita: Erick Thohir 47 Persen BUMN Tak Punya Sertifikat Anti Suap