Sinergi ABCGM Memperkuat Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia

Tantangan  yang datang dari dunia bisnis, pemerintah, akademik, dan lain-lain kian kompleks dan berkembang pesat, untuk itu satu sama lainnya diharapkan dapat saling melengkapi dan mendukung sesuai dengan perannya masing-masing agar tercipta keseimbangan secara holistik. Untuk itu diperlukan adanya sinergi diantara semua pihak termasuk sinergisitas Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Adapun, SPK memiliki 3 tujuan besar sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2014, pertama mengenai peningkatan efektivitas bisnis dalam rangka menaikkan daya saing produk nasional; selanjutnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, dunia usaha, termasuk kapada Negara dari aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L); ketiga SPK mampu memberikan penetrasi pasar. Secara singkat, bagaimana peranan SPK untuk mencapai keseimbangan antara dunia bisnis dengan kehidupan sosial, jelas Zakiyah saat membuka web seminar (webinar) berjudul Sinergitas Konsep Pentahelix ABCGM (Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintahan, dan Media) dalam Penerapan SNI, pada Rabu (01/07/2020). 

Adapun, peranan Pemerintah Daerah (Pemda) demikian penting khususnya dalam mendukung produk-produk ungulan “Pemda juga berkewajiban untuk melakukan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendukung produk-produk unggulannya, kemudian Pemda  juga diminta untuk menerapkan SNI, serta dapat memberlakukan SNI secara wajib sebagaimana tercantum dalam UU No.20 Tahun 2014” Jelas Zakiyah.

Kemudian Zakiyah menerangkan bahwa bentuk-bentuk sinergisitas yang dilakukan BSN bersama Stakeholder adalah “Pemda bersama Kementerian Lembaga (K/L), serta BSN bisa melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), agar para LPK dapat terus melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan pengawasan terhadap produk-produk berstandar serta integrasi sistem informasi SPK.”

Pada Bulan Februari 2020, BSN dengan Pemda Jawa Barat menandatangani nota kesepakatan, dengan ruang lingkup pertukaran data dan layanan informasi mengenai infrastruktur mutu, selanjutnya pengembangan standar terkait input produk unggulan daerah, partisipasi jajak pendapat juga pemeliharaan standar, ketiga adalah penerapan dan pengendalian SNI terkait pengembangan LPK juga pembinaan UMKM dan organisasi, kemudian adalah penelitian dan diseminasi hasil penelitian, kelima terkait Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) & promosi terkait standardisasi, penilaian kesesuaian, serta metrologi. Keenam, kerjasama di bidang lain. “Keenam ruang lingkup ini dijabarkan dalam bentuk program-program kerja sama antara BSN dengan Pemprov Jawa Barat” Sambung Zakiyah.

“Tidak hanya sekedar menerapkan SNI bagi UMKM, namun turut andil dalam membesarkannya khususnya dari segi market-nya” Ujar Zakiyah. Adapun, yang diharapkan dari pentahelix dapat berkontribusi banyak untuk mendukung BSN dengan memberikan masukan dalam rangka pengembangan standar internasional. Pungkasnya.

Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurachim adalah Narasumber pertama yang mempresentasikan materi mengenai konsep ABCGM di Jawa Barat. “Di dalam pembangunan, Pemerintah perlu bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya untuk menyelesaikan segala persoalan dengan Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintahan, dan Media (ABCGM) itu sendiri yang disebut juga dengan pentahelix atau lima pilar” Buka Dudi.

Visi Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 adalah Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.  Dudi menyampaikan bahwa “Pemerintah harus berperan sebagai konduktor untuk bisa menghimpun segala potensi yang ada di wilayahnya”. Sebagai penggagas sinergitas ABCGM di Jawa Barat empat tahun lalu, kedepannya Dudi akan membentuk koperasi, yang terdiri dari 11 institusi Pendidikan yang kesemuanya berlokasi di Jawa Barat.

Jawa Barat pernah melakukan kegiatan untuk UMKM naik kelas, dengan program-program pelatihan dalam jaringan (daring) yang difasilitasi para relawan. Program selama enam bulan ini turut menyeleksi para UMKM yang memenuhi kualifikasi “Naik Kelas” yang kemudian diikutsertakan dalam Program Jabar Jawara sekaligus mendapatkan dana pengembangan UMKM dari Bank Jabar. Jelas Dudi.

Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Heru Suseno turut hadir sebagai Narasumber yang mengelaborasikan lebih lanjut tentang konsep pentahelix ABCGM dalam penerapan SNI. Standar yang disusun harus memberikan manfaat bagi Stakeholder yang disusun dengan prinsip konsensus dan tidak memihak, standar disusun secara transparan, efektif dan relevan. Kemudian, dalam melaksanakan SPK perlu mempertimbangkan apa yang terjadi di negara lain atau koheren serta standar harus memberikan manfaat dalam upaya pembangunan nasional. Standar dibuat oleh orang-orang yang berkompeten dan tertelusur. Ujar Heru saat membuka presentasinya.

Dalam melaksanakan SPK harus melibatkan pemangku kepentingan, meliputi konsumen, pelaku usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, Kementerian, LPNK, dan Pemda. Apa yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2014 dengan sinergitas ABCGM sangat relevan, bagaimana BSN berperan dalam pelaksanaan kegiatan SPK secara nasional yang perlu melibatkan pihak-pihak tersebut. Lanjut Heru. 

“Untuk pengembangan produk unggulan daerah, Pemda bisa mengusulkan kepada BSN untuk pengembangan SNI yang mendukung potensi pertumbuhan daerah” Pesan Heru. ABCGM dalam hal penilaian kesesuaian dapat berperan menjadi analis laboratorium, auditor lembaga sertifikasi, atau asesor di Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan kompetensi yang diperlukan. Tambahnya.

Heru pun juga menyampaikan bahwa, BSN memfasilitasi UMKM dengan menyediakan SNI yang diperlukan bagi UMKM, kemudian membina untuk penerapan SNI dilengkapi dengan pembiayaan proses sertifikasi SNI, yang kesemuanya untuk menciptakan penguatan akses pasar bagi UMKM. Kemudian UMKM dapat memanfaatkan kerja sama internasional melalui perjanjian yang BSN bangun seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), untuk akses pasar ekspor produk UMKM ke Australia.

Dukungan Akademisi dalam Penerapan SNI di Jawa Barat adalah materi yang disampaikan oleh Narasumber berikutnya, yaitu Dosen Telkom University, Ade Irma Susanty. Sebagai lembaga Pendidikan, secara tidak langsung dituntut untuk melakukan akreditasi untuk menjamin penerapan standar mutu di dalam institusi. Artinya, lembaga memiliki sistem penjaminan mutu untuk melakukan standardisasi. Ujar Ade Irma saat membuka paparannya.

Mahasiswa dapat menjadi objek untuk menerima sosialisasi SNI sejak dini, hal ini penting bagi mahasiswa yang kemudian hari dapat menjadi pelaku industri, dan sudah memliki kesadaran untuk menerapkan SNI baik yang nantinya memiliki bisnis sendiri maupun sebagai Karyawan di tempatnya bekerja, Kedua, dosen memiliki tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Hubungannya dengan SNI, dosen dapat terus menyosialisasikan SNI di dalam aktivitas-aktivitas pengajaran yang dilakukan kepada para mahasiswanya. Kemudian, kompetensi yang dimiliki dosen dapat dimanfaatkan untuk perumusan SNI.

“Sangat potensial sekali BSN berkolaborasi dengan akademisi yang memiliki kewajiban Pengabdian kepada Masyarakat (ABDIMAS)  untuk melakukan sosialisasi sadar SNI termasuk kepada UMKM” Ujar Ade Irma. “Akademisi juga dapat mendukung penerapan SNI melalui penelitian yang dilakukan mengenai kebutuhan-kebutuhan standar yang ada di masyarakat, sehingga pengembangan SNI berdasarkan hasil riset” Pungkasnya.

Berikutnya, Perwakilan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) – Jawa Barat, Diah Ivoniarty mempresentasikan mengenai peran aktif komunitas dalam penyebaran informasi SNI di Jawa Barat. IPEMI Jawa Barat sudah bergabung ABCGM selama dua tahun. “IPEMI memiliki kedudukan dan fungsi strategis terutama untuk membantu pengembangan usaha-usaha Muslimah, sehingga dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan nasional” Tutur Diah.

Terkait dengan konsentrasi manajemen, Founder Acara Belajar Bisnis K-Lite Radio, Meriza Hendri menyampaikan materi berjudul Bersahabat dengan Media. Media saat ini sedang mengalami konvergensi yaitu penggabungan tipe-tipe media yang berbeda, contohnya koran sebagai media cetak, saat ini sudah memiliki versi elektronik. “ABCGM harus memanfaatkan kompetensi media, dalam ABCGM media berfungsi untuk membangun reputasi. Bagi BSN, media dapat berfungsi untuk membangun kesadaran SNI bagi UMKM” Pesan Meriza

“BSN sebagai penguat sinergi ABCGM, media juga penting bagi BSN sebagai penghubung ABCGM dengan UMKM” Tutup Meriza.

Acara yang dimoderatori oleh Kepala Sub Direktorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Tintin Prihatiningrum ini mencatat 712 peserta terdaftar di Zoom. Adapun, webinar memfasilitasi tanya jawab antara peserta dan para Narasumber yang masih bisa disaksikan di Kanal YouTube BSN_SNI dan Facebook Badan Standardisasi Nasional. (PjA – Humas).