Komisi VI DPR Apresiasi Realisasi Anggaran 2019 BSN

Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2019 dengan penyerapan 98,32%. Hal ini dikemukakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BSN yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima di Senayan, Jakarta pada Kamis (20/2/20). RDP kali ini membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dan Roadmap 2020-2024.

Kepala BSN Bambang Prasetya dalam rapat tersebut memaparkan, pada Tahun Anggaran 2019, Pagu BSN sebesar Rp 245.736.441.000,-. Dari jumlah tersebut, BSN berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 241.606.618.318,-. Selama tahun 2019, BSN juga menorehkan capaian kinerja antara lain Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran) sebesar 9,03%, Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri sebesar 2,5%, Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan nilai 4,07, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan (masih aktif) sejumlah 13.048, Persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional sebesar 59,74%, Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional  Satuan Ukuran (SNSU) sejumlah 77.991 Sertifikat, Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui  internasional sebesar 133 Jenis layanan, Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi sejumlah 2.177 LPK, Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional sejumlah 12 skema, Persentase SNI yang diterapkan sebesar 25,3%, Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI sebesar 70%, Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN yaitu 72,71 Nilai, Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN mencapai 67,38 (B) Nilai, Opini WTP atas Laporan Keuangan BSN, serta Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN sebesar 65,71 %.

Selanjutnya, Bambang menyampaikan bahwa dalam roadmap BSN 2020-2024, BSN memiliki kerangka strategis Standardisasi Nasional, dimana tujuan akhir yang ingin dicapai yakni produk berdaya saing dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal ini dapat tercapai jika Produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global. Untuk mencapainya diperlukan 5 kerangka strategis yaitu Pengembangan dan evaluasi Standar; Penerapan standar dan penilaian kesesuaian; Tata kelola standardisasi nasional; Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan Pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

Selain mengapresiasi capaian kinerja dan roadmap ke depan, Komisi VI DPR juga meminta BSN untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga agar Indonesia mendapatkan dampak yang positif dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif/Comprehensif Economic Partnership Agreement dengan negara-negara lain.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa BSN perlu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sektoral dalam hal penerapan SNI. Aria Bima berpesan agar penerapan SNI bisa melindungi industri dalam negeri, bukan justru mematikannya.(ria-humas)