Peranan SPK dalam Mendukung Inovasi Produk Tembakau Alternatif

Produk-produk inovasi berbasis tembakau atau produk tembakau alternatif sebagai upaya untuk pengurangan bahaya tembakau (Tobacco Harm Reduction) diprediksi akan banyak diproduksi di waktu yang akan datang, termasuk di Indonesia.

Untuk itu, kajian-kajian ilmiah terhadap produk tembakau alternatif perlu dilakukan, sekaligus menghasilkan standar produk yang dimaksud. Untuk itu Koalisi Indonesia Bebas Tar (KABAR) melakukan audiensi ke Kantor Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Jakarta pada Senin, (10/2/2020) dalam rangka advokasi mengenai konsep pengurangan bahaya tembakau dan pengajuan usulan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Ketua KABAR, Ariyo Bimmo menyampaikan, "Menurut kajian terkini, zat-zat yang terkandung pada rokok konvensional memiliki resiko lebih tingggi karena penggunaan dengan cara dibakar. Perlu dilakukan penelitian khusus untuk pengurangan bahaya tembakau."

Berdasarkan data KABAR (data penjualan distributor rokok konvensional) saat ini sudah ada 1,5 juta orang yang beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik. "Untuk itu faktor keamanan produk perlu diperhatikan melalui penerapan standar, apalagi secara jangka panjang produk tembakau alternatif memiliki harga yang lebih ekonomis dibanding produk rokok konvensional," lanjut Ariyo.

Berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat, negara perlu hadir untuk menjamin produk yang beredar sudah sesuai standar, termasuk inovasi produk tembakau alternatif. Kepala BSN, Bambang Prasetya dalam audiensi menyatakan bahwa BSN harus hadir dengan solusi baru melalui Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) terkait keamanan produk yang menjamin kesehatan masyarakat, juga proses produksi yang sesuai dengan standar.

Kerja sama riset dan penelitian dapat diawali dengan MoU antara BSN dengan Stakeholders, termasuk FGD untuk pengembangan standar keamanan berkaitan dengan elektrik juga kesehatan dari inovasi produk tembakau alternatif. "Yang patut diingat juga, BSN perlu menaruh perhatian untuk mendukung produksi dalam negeri," ungkap Bambang Prasetya.

Terkait dengan riset, Kepala Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BSN, Yopi menyampaikan, perlu dukungan dari stakeholders.

Produk tembakau alternatif atau yang dikenal juga sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) harus ditelisik secara menyeluruh dan penerapan SNI. "Perlu adanya penerapan peraturan baru untuk menekan jumlah perokok muda," jelas Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal BSN, Wahyu Purbowasito.

Audiensi dihadiri juga oleh Deputi Pengembangan Standar BSN, Nasrudin Irawan; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran BSN, Hastori; Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Heru Suseno; Kepala Bagian Kerja Sama BSN, Suhaimi A. Kasman. (PjA - Humas).