Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

BSN Susun RSNI Manajemen Risiko bagi Sektor Publik

  • Sabtu, 02 November 2019
  • Humas BSN
  • 103 kali

Jakarta, InfoPublik - Keberadaan  organisasi  sektor  publik  tidak  terlepas  dari  upaya  suatu  negara  untuk hadir dalam memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi  warga  negaranya  melalui  berbagai  layanan  publik.  Dalam  memberikan layanan  publik  yang  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab mereka, organisasi sektor publik seringkali menghadapi berbagai ketidakpastian, baik karena faktor  eksternal  maupun juga faktor internal  yang pada akhirnya kemudian  melahirkan berbagai  risiko  dalam upaya pencapaian sasaran yg telah ditetapkan.

Seiring dengan berkembangnya jumlah dan jenis risiko yang dihadapi oleh organisasi sektor publik, maka organisasi membutuhkan panduan manajemen  risiko yang efektif dan sejalan dengan rujukan yang berlaku secara internasional (ISO 31000). Dengan menerapkan Standar ini, diharapkan organisasi mampu mengidentifikasi semua kemungkinan kejadian yang dihadapi oleh organisasi dan mampu mengantisipasinya, bahkan mampu memanfaatkan peluang yang tersedia.

Melihat pentingnya kebutuhan panduan manajemen risiko bagi organisasi sektor publik, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Teknis 03-10: Tatakelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan, telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) tentang Manajemen Risiko – panduan implementasi SNI ISO 31000:2018 di Sektor Publik. Standar ini dimaksudkan untuk membantu organisasi sektor publik dalam menerapkan SNI ISO 31000:2018 di lingkungan mereka, terutama bagaimana menerapkan prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko secara tepat, karena telah menguraikan hal-hal yang bersifat spesifik dan langsung terkait sektor publik.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya menerangkan, ruang lingkup SNI ini ditujukan bagi organisasi sektor publik yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara atau sektor lain, seperti pemerintah daerah, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan layanan publik dimana sumber dananya menggunakan APBN atau APBD.

“Standar ini memang sangat diperlukan karena organisasi sektor publik biasanya memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan panduan spesifik dalam menginternalisasi prinsip manajemen risiko; dalam membangun kerangka kerja manajemen  risiko; dan dalam melaksanakan  tahapan proses manajemen risiko,” jelas Bambang seperti dikutif dalam rilis BSN, Jakarta, Jumat (1/11).

Disebutkan, standar ini dapat digunakan sebagai panduan bagi orang dan/atau fungsi dalam organisasi sektor publik yang berorientasi ingin menciptakan dan melindungi nilai organisasinya untuk  kepentingan publik melalui pengelolaan risiko.

Saat ini, perumusan RSNI Manajemen risiko - Panduan implementasi SNI ISO 31000:2018 di sektor publik telah memasuki tahap jajak pendapat, mulai tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 2 Desember 2019. Jajak pendapat ini dimaksudkan untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat luas, dan lebih khusus dari para pelaku yang langsung terlibat dalam layanan publik, baik tanggapan yang bersifat editorial maupun substansial.

Masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam jajak pendapat terhadap RSNI ini melalui portal web sispk.bsn.go.id. “Saya harap, masyarakat dapat berperan aktif dan terlibat dalam penyusunan standar ini. Suatu standar memang harus melalui konsensus antar pemangku kepentingan dan uji publik sebelum ditetapkan. Itulah yang menjadikan suatu standar bermutu,” ujar Bambang.

Sejauh ini, BSN telah mengadopsi 5 Standar ISO terkait manajemen risiko. “Yang sedang disusun ini sangat membanggakan karena merupakan standar hasil pengembangan sendiri, yang harapannya ke depan juga tidak menutup kemungkinan untuk diajukan sebagai rancangan Standar internasional,” ungkap Bambang.

Sebelum ini, BSN pernah mengusung dua rancangan standar menjadi standar internasional, yaitu standar peringatan dini tanah longsor dan standar tentang efek gas rumah kaca. Bambang pun berharap, setelah SNI ini ditetapkan, dapat segera disusul dengan langkah berikutnya berupa pengajuan menjadi rancangan standar internasional.

 

Link: http://infopublik.id/kategori/sosial-budaya/383916/bsn-susun-rsni-manajemen-risiko-bagi-sektor-publik



Basni

Ada tanggapan lebih lanjut?

Lapor
Hotline 021 392-7422 Whatsapp 0813 802 2930
Email bsn@bsn.go.id E-Pengaduan SIPMAS

Klik LAPOR untuk Pengaduan Masyarakat