Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Peran BSN menuju Indonesia Maju

  • Jumat, 01 November 2019
  • 1789 kali

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali melakukan audit lembaga pemerintah kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Kamis (31/10) di Jakarta. Pelaksanaan audit ini bertujuan untuk melihat bagaimana mempetajam tugas dan fungsi dari lembaga, dengan memperhatikan tantangan baik dari internal dan eksternal dan juga mempehatikan mandat peraturan perundang-undangan.

Kepala BSN, Bambang Prasetya menyampaikan bahwa salah satu hal yang BSN banyak berperan adalah dalam hal transformasi ekonomi, yaitu ada pada perbaikan tata kelola impor, akses pasar ekspor, dan dukungan standar terhadap industri 4.0.

“Diharapkan kedepannya, apabila dari riset, hilirisasi, kemudian inovasi ini ditambahkan unsur standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK), maka bisa dikatakan mendapatkan jempol dua,” ujar Bambang.

Dalam Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, BSN berada dalam posisi yang mendukung dalam bidang transformasi ekonomi, yaitu mendorong perubahan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi yang dapat dicapai dengan standardisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas, Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo.

“Berdasarkan kajian dari Bapennas, setidaknya ada beberapa kelompok permasalahan yang perlu ditangani, salah satunya regulasi dan institusi. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa secara konsisten menerapkan standardisasi yang tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah, tapi juga untuk mengelola impor,” tambah Teguh.

Sedangkan berdasarkan pengamatan dari Pakar Standardisasi, Sunarya, infrastruktur standardisasi harus ada dan saat ini sudah establish di Indonesia. BSN sudah berhasil mengembangkan infrasutruktur, namun efektifitasnya masih perlu ditingkatkan. Menjadi tantangan bagi BSN untuk dapat meningkatkan peran dan pengaruhnya dalam perdagangan internasional.

Dalam prioritas kerja Presiden, terdapat beberapa poin penting yang perlu dikembangkan kedepannya, diantaranya dalam bidang SDM, infrastruktur, regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Audit turut dihadiri oleh jajaran Pejabat BSN, Pakar Standardisasi, dan perwakilan Bappenas.(humas)