Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

BSN Telah Siapkan SNI Untuk Dukung Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

  • Rabu, 16 Oktober 2019
  • Humas BSN
  • 658 kali

Mulai 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal (JPH) akan diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, jaminan produk halal tentu tidak terlepas dari kegiatan sertifikasi dan akreditasi. Untuk itu, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) pun harus siap mendukung penyelenggaraan JPH.

 

BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah menyiapkan skema akreditasi untuk lembaga sertifikasi halal berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012. BSN pun telah menetapkan 3 SNI terkait halal, yaitu SNI tentang sistem manajemen halal, pemotongan halal pada unggas, serta pemotongan halal pada hewan ruminansia. "Sertifikasi halal penting untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan acuan standar halal di Indonesia,” ujar Kepala BSN sekaligus Ketua KAN, Bambang Prasetya, selepas penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal bagi Produk yang Wajib Bersetifikat Halal, Rabu (16/10/2019) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Selain BSN, penandatanganan MoU ini juga dilakukan oleh sepuluh pimpinan Kementerian/Lembaga Negara terkait dan MUI, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala BPOM, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 

Ruang lingkup MoU ini meliputi (1) produk yang wajib bersertifikat halal, (2) pelaksanaan layanan sertifikasi halal bagi produk, (3) pelaksanaan pengawasan sertifikat halal dan label halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, (4) pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, (5) pelaksanaan kerja sama internasional, (6) pelaksanaan kebijakan pendirian lembaga pemeriksa halal, di lingkungan perguruan tinggi negeri, (7) pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum, (8) pelaksanaan deseminasi informasi, edukasi, dan publikasi penyelenggaraan layanan sertifikasi halal, (9) pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal, (10) pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, (11) pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan( 12) tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga terkait dan Majelis Ulama Indonesia.

 

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu bagi produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. “Prosesnya dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024,” tegasnya. Adapun untuk produk selain makanan dan minuman, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal akan dimulai pada 17 Oktober 2021.

 

Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla berpesan agar dalam pelaksanaannya, pemerintah harus dapat memfasilitasi UMKM dalam pengajuan sertifkasi halal. “Biaya sertifikasi halal bagi UMKM harus dapat ditekan,” pesan Wakil Presiden. (ald-Humas)



Basni

Ada tanggapan lebih lanjut?

Lapor
Hotline 021 392-7422 Whatsapp 0813 802 2930
Email bsn@bsn.go.id E-Pengaduan SIPMAS

Klik LAPOR untuk Pengaduan Masyarakat