BSN GANDENG BBIHP MAKASSAR MELAKUKAN CAPACITY BUILDING LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN AREA SULAWESI

Kebutuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam kegiatan penerapan SNI untuk mendukung peningkatan daya saing produk unggulan daerah semakin meningkat. BSN bekerjasama dengan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Kementerian Perindustrian mengadakan Capacity Building Lembaga Penilaian Kesesuaian Area Sulawesi guna mendukung penerapan SNI di Sulawesi. Rabu, 17 Juli 2019 bertempat di Aula Utama BBIHP Makassar dengan peserta LPK semua Skema yang berasal dari Sulawesi dengan jumlah 70 Peserta.  

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman/pengetahuan pengelola LPK dalam kerangka sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Untuk meningkatkan kompetensi LPK, BSN akan memberikan fasilitasi bagi LPK berpotensi mengangkat produk unggulan daerah sehingga LPK siap diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasonal (KAN).

Menurut Iken Retnowulan,  Plt. Kepala BBIHP Makassar, dalam pembukaanya mengatakan “kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menggali potensi LPK yang berada di wilayah Sulawesi, sekarang tidak perlu jauh lagi ke pulau Jawa untuk mendapatkan jasa Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibarsi, Laboratorium Medik, Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga penyelenggara Uji profisiensi. Di wilayah Sulawesi sudah mulai bermunculan potensi-potensi LPK yang dapat menguatkan penerapan Standar. Selain itu, LPK dapat bertukar informasi terkait penilaian kesesuaian”. Iken menekankan perlunya dibentuk jejaring LPK untuk membangun komunikasi dan bertukar informasi diantara LPK dalam upaya meningkatkan kompetensi LPK.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tentang Standardisasi dan Penilaian kesesuaian, Heru Suseno. Dalam paparannya menjelaskan tentang tugas dan fungsi BSN dalam kegiatan SPK berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2014. BSN telah memiliki 28 skema akreditasi yang dapat mendukung peningkatan daya saing nasional. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa BSN mempunyai perwakilan di 5 kota melalui Kantor Layanan Teknis yang berada di Makassar, Palembang, Bekasi , Riau dan Surabaya. Kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi BSN, M. Aji Pamungkas. Beliau menyampaikan tentang sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang terintegrasi termasuk di dalamnya informasi tentang LPK di Indonesia. 

Materi berikutnya disampaikan oleh Kasubdit Fasilitasi LPK, Andry R Prihikmat. Beliau menjelaskan tentang fungsi fasilitasi BSN dalam membina potensi-potensi LPK yang siap untuk diakreditasi berdasarkan standar tertentu. LPK yang siap dalam kegiatan penerapan standar akan di lakukan bimbingan oleh BSN dengan beberapa tahap yaitu awareness, mengidentifikasi dokumen dan gap analysis, penyusunan dokumen, pelatihan audit internal dan tahapan terkahir adalah pra asesmen. LPK yang diberikan fasilitasi diharapkan dapat memberikan dukungan guna meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.

Materi terkahir dibawakan oleh Taufiq Hidayat selaku perwakilan Kantor Layanan Teknis BSN Makassar tentang Informasi Proses Akreditasi pada KAN. Presentasi yang dibawakan perubahan syarat dan aturan KAN yang baru, perubahan tarif layanan KAN, perubahan Dokumentasi KAN dan cara akses dokumentasi KAN. Peserta yang berasal dari calon LPK sangat antusias dalam menerima informasi. Hal ini ditunjukan banyaknya pertanyaan yang disampaikan pada sesi diskusi.

Dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan LPK di wilayah Sulawesi dapat meningkatkan penerapan SPK yang sehingga kualitas produk meningkat dan mendukung kelancaran perdagangan terutama ekspor produk unggulan di wilayah Sulawesi. (opiq).