Kolaborasi Penelitian Ilmiah untuk Memperkuat Posisi Indonesia di Forum TBT WTO

Sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi gempuran hambatan teknis perdagangan untuk produk kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) melalui aturan Renewables Energy Directive (RED) II, BSN telah melaksanakan audiensi yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Dr. Zakiyah ke Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi pada hari Kamis, 11 April 2019 lalu. Bertempat di Gedung Kemenristekdikti Senayan, tim dari BSN yang terdiri dari personil Direktorat Sistem Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian dan Pusat Riset dan Pengembangan SDM serta peneliti diterima langsung oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Dr. Muhammad Dimyati. Audiensi ini diharapkan dapat menjadi inisiasi awal kolaborasi ilmiah yang dapat menguatkan posisi kelapa sawit dalam forum perdagangan internasional melalui penyajian data-data ilmiah yang akuntabel dan terintegrasi.

BSN menyampaikan  isu defensif strategis yang dihadapi dalam forum TBT terkait kebijakan EU-RED II yang berpotensi merugikan ekspor kelapa sawit Indonesia melalui penggunaan metode Indirect Land Used Change  (ILUC) yang mengkategorikan minyak kelapa sawit/Crude Palm Oil (CPO) memiliki resiko paling tinggi dibanding dengan vegetable oil lainnya dalam menyebabkan dampak perusakan tidak langsung terhadap lingkungan dan perubahan lahan sebagai akibat adanya indikasi deforestasi secara ekspansif untuk penyediaan lahan bagi perkebunan sawit. Dengan pengkategorian CPO sebagai high risk ILUC factor, maka penggunaan biofuel dari CPO akan mulai dibatasi pada tahun 2019 dan di hilangkan secara bertahap sampai tahun 2030 di negara-negara Uni Eropa.

Meskipun Indonesia telah memprotes kebijakan UE tersebut melalui berbagai forum internasional, termasuk dalam forum WTO karena dinilai tidak selaras dengan ketentuan TBT-WTO terkait diskriminasi serta mempertanyakan validitas kajian EU terkait metode ILUC yang memberikan hasil berbeda dengan tingkat ketidakpastian tinggi untuk setiap vegetable oil. Posisi Indonesia perlu didukung dengan data-data ilmiah yang mampu menunjukkan bahwa CPO dapat dikelola dengan baik dari aspek lingkungan, ekonomi, dan social serta memiliki tingkat produktifitas yang tinggi.

Oleh karena itu, melalui kunjungan ini, BSN mengharapkan dukungan kerjasama Kemenristekdikti dalam melakukan kajian dan penyediaan data ilmiah yang dapat diakui secara internasional. Disamping itu, BSN juga mengusulkan untuk pembentukan konsorsium penelitian terkait CPO untuk menguatkan jejaring dan kolaborasi, meningkatkan kuantitas serta kualitas penelitian dan publikasi internasional sehingga akhirnya dapat menyatukan suara untuk memperkuat posisi Indonesia.

Secara khusus, Dimyati menanggapi dan menyambut positif usulan program yang diajukan. Dimyati juga merekomendasikan agar BSN bersama Kemenristekdikti dapat mengidentifikasi keberadaan forum yang memperjuangkan CPO di Indonesia, agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan yang justru akhirnya dapat memecah suara/ posisi Indonesia. Lebih lanjut, beliau akan melakukan FGD dengan mengudang stakeholder terkait untuk menginisiasi pembahasan flagship penelitian ini dalam enam bulan kedepan serta inisiasi pembentukan konsorsium. Konsorsium yang dibentuk akan melibatkan tidak hanya regulator, namun juga akademisi dan asosiasi serta industri terkait.

Melalui aksi kolaboratif ini, diharapkan penelitian tentang CPO dapat diakui di forum internasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia termasuk produk lainnya sebagai peningkatan daya saing Indonesia di pasar global (SPSPK)