Cyber Ethic, menjamin rasa Aman, Nyaman dan Toleransi di dunia Virtual (IGF)

Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 21 Oktober 2013 membuka secara resmi High Level Leaders Meeting (HLLM) pada tanggal 21 Oktober 2013 di tempat yang sama, BNDCC. HLLM merupakan forum bagi para peserta IGF untuk memahami IGF. Dalam HLLM, Indonesia mengajak para peserta untuk mendiskusikan tema “Global Multi-stakeholder Collaboration for Achieving a Safe, Secure, and Tolerant Cyberspace : Enabling Growth and Sustainable Development through Cyber Ethics”. Ajang IGF di Bali diikuti oleh 2.632 peserta dari 111 negara dan diliput oleh 57 media dari seluruh dunia. Acara HLLM ini diadakan sebelum penyelenggaraan HLLM yang secara resmi akan dibuka pula oleh Menteri Kominfo. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Internet Governance Forum (IGF) yang kedelapan pada tanggal 22-25 Oktober 2013 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. IGF merupakan forum multistakeholder yang bersifat terbuka dan inklusif yang dibentuk berdasarkan Paragraf 72 Tunis Agenda.

Menteri Kominfo dalam pembukaan HLLM menyampaikan peran dan urgensi etika siber (cyber ethics) dalam pengaturan Internet, dan mengajukan usulan agar komunitas global mengembangkan cyber ethics sebagai norma dalam berinteraksi dan bertransaksi dalam dunia siber. Perkembangan internet telah memeberikan dampak positif bagi dalam berbagai bidang. Komunikasi menjadi lebih cepat dan murah dengan adanya Internet. Selain itu, Internet telah memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mengakses berbagai informasi dan mengekspresikan diri serta mendapatkan peluang untuk berusaha atau melakukan bisnis.

Akan tetapi, dampak negatif dari penyalahgunaan Internet telah menjadi tantangan baik secara nasional, regional, maupun internasional. Peretasan (hacking), penipuan online, penyebaran pornografi anak, dan penyebaran konten yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, adalah beberapa contohnya. Menteri Kominfo juga  menyampaikan bagian penting sambutannya, bahwa pengelolaan Internet dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi dan pendekatan norma. Berbagai instrumen regulasi regional dan internasional sebagai norma telah dikembangkan untuk mengatur Internet serta untuk menghadapi dan menyelesaikan penyalahgunaan internet. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengelola dunia siber. Aturan-aturan tersebut memiliki keterbatasan baik dari segi yurisdiksi maupun cakupan. Etika dalam dunia siber diperlukan untuk melengkapi aturan-aturan yang ada. Menurut Menteri Kominfo, etika merupakan aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman bagi suatu masyarakat untuk saling menghargai kepentingan masing-masing. Etika siber merupakan norma-norma dalam dunia siber bagi masyarakat siber dalam melakukan interaksi dan transaksi. Melalui pengembangan etika siber, diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat saling menghargai kepentingan pemangku kepentingan lain dan saling membantu dalam pengelolaan Internet.

Presentasi utama dalam HLLM dipaparkan oleh Zainal Hasibuan dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS). Zainal Hasibuan menjelaskan tema HLLM dan menekankan bahwa pengelolaan internet dimaksudkan untuk memaksimalkan manfaat TIK dan meminimalkan penyalahgunaannya. Internet telah membawa kita ke masuk dalam dunia yang terbuka sehingga terlihat nyata keberagaman. Karena keterhubungan dunia saat ini makin banyak interaksi dan komunikasi dilakukan yang melibatkan banyak pihak. Apa yang baik bagi satu komunitas belum tentu baik bagi komunitas lain.

Lebih lanjut menurut Zainal Hasibuan, Penyalahgunaan TIK dapat berupa cyber attacks, social and cultural attacks, physical attacks. Etika siber dapat menjadi salah satu unsur pengelolaan Internet yang perlu dikembangkan oleh dunia internasional. Dengan adanya masyarakat siber yang harmonis maka manfaat TIK dapat dikembangkan sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat global. Untuk meresponi paparan utama HLLM tersebut, diadakan sesi panel yang diketuai oleh Ashwin Sasongko, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo untuk mendapatkan masukan dan catatan dari para peserta HLLM. Panelis terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan organisasi internasional. Pemerintah Inggris, Amerika Serikat, Brazil, Jepang, dan Azerbaijan, serta Cina memberikan masukan dan komentar dalam panel tersebut. Selain itu, unsur pelaku usaha, Telkom Indonesia dan Google dan unsur komunitas Internet dari ISOC dan APNIC, dan  Citizens Lab, Internet Democracy, dan Diplo Foundation sebagai perwakilan dari unsur lembaga non pemerintah juga memberikan komentar dalam panel HLLM.

IGF Bali yang akan dimulai pada tanggal 22 Oktober 2013 akan mengangkat tema “Building Bridges - Enhancing Multistakeholder Cooperation for Growth and Sustainable Development" dengan tujuan untuk memperkuat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengatur Internet. Acara ini dihadiri sekitar 2000 peserta yang terdiri dari berbagai unsur, seperti pemerintahan, sektor privat, organisasi non pemerintahan, komunitas, dan akademisi. Pada High Level Leaders Meeting (HLLM) di bali tersebut, Badan Standardisasi Nasional diwakili oleh Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, Dewi Odjar Ratna Komala dan Kepala Bidang Sistem Komunikasi Data dan JIS, Mayastria Yektiningtyas.