Infografis Profil Renja BSN 2017    Anugerah Jurnalistik BSN 2017    Berikan Suara Anda terhadap Jajak Pendapat RSNI3 untuk 11 Produk Perikanan (Komite Teknis 65-05)    Jadwal Pelatihan Standardisasi 2017    PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2016    HASIL SELEKSI ADMINISTRASISELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDISASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL    SOSIALISASI PENERIMAAN USULAN PNPS 2017    SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA BADAN STANDARDISASI NASIONAL    Mulai 10 Oktober Layanan Informasi Terpadu BSN menerima Pemesanan SNI dalam format elektronik File    ISO WEEK 2016, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT): Tonggak dimulainya implementasi the ISO Strategy 2016 - 2020    Program Uji Profisiensi oleh PT Provider di luar Indonesia    Download Materi "World Accreditation Day 2016"    Program Uji Profisiensi tahun 2016 untuk Laboratorium Medik   

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

STANDAR NASIONAL INDONESIA

KOMITE TEKNIS

REGULASI TEKNIS

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA

REFORMASI BIROKRASI

ARSIP

Tentang SNI

 

  1. Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN

  2. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:  


a. Openess (keterbukaan)

Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

b. Transparency (transparansi)

Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;    

c. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)

 Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;    

d. Effectiveness and relevance

Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;    

e. Coherence 

Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan  

f. Development dimension (berdimensi pembangunan)

 Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

(sumber Strategi BSN 2006-2009)

 

TANDA SNI