Dirgahayu BSN, 20 Tahun Berkarya Membangun Negeri    Pendaftaran SNI Award 2017 Telah Dibuka!    SELEKSI TERBUKA CALON JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL    Layanan Informasi Terpadu BSN menerima Pemesanan SNI dalam format elektronik File    PERUNDINGAN KERJASAMA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)    Pendaftaran Program Uji Profisiensi KAN XX/2017    Sosialisasi UU Nomor 20 2014 di Bapeten    Infografis Profil Renja BSN 2017    Anugerah Jurnalistik BSN 2017    Jadwal Pelatihan Standardisasi 2017    SOSIALISASI PENERIMAAN USULAN PNPS 2017   

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

STANDAR NASIONAL INDONESIA

KOMITE TEKNIS

REGULASI TEKNIS

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA

REFORMASI BIROKRASI

ARSIP

Penilaian Kesesuaian

 

Penilaian Kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk terhadap SNI tertentu. Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua (konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain produsen dan konsumen), sejauh pihak tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BSN.

Sesuai dengan PP 102/2000, pelaksanaan tugas BSN di bidang penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk oleh pemerintah untuk keperluan menjamin kompetensi pelaksana penilaian kesesuaian melalui proses akreditasi. KAN sebagai Badan Akreditasi Nasional mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian (Laboratorium Penguji, Labortaorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi). Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN mempunyai hak untuk menerbitkan sertifikat sesuai dengan lingkup akreditasinya.

Seperti halnya dengan pengembangan SNI, penilaian kesesuaian juga harus memenuhi sejumlah norma sebagai berikut:

(a) terbuka bagi semua pihak yang berkeinginan menjadi lembaga pelaksana penilaian kesesuaian;
(b) transparan agar semua persyaratan dan proses yang diterapkan dapat diketahui dan ditelusuri oleh pemangku kepentingan;
(c) tidak memihak dan kompeten agar pelaksanaan penilaian kesesuaian dapat dipercaya dan berwibawa;
(d) efektif karena memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
(e) konvergen dengan pengembangan penilaian kesesuaian internasional.

 

Akreditasi

Akreditasi merupakan bagian dari penilaian kesesuaian,

 Syarat dan Aturan Akreditasi

 Maklumat Pelayanan akreditasi