Sosialisasi UU Nomor 20 2014 di Bapeten    Infografis Profil Renja BSN 2017    Anugerah Jurnalistik BSN 2017    Jadwal Pelatihan Standardisasi 2017    SOSIALISASI PENERIMAAN USULAN PNPS 2017    Mulai 10 Oktober Layanan Informasi Terpadu BSN menerima Pemesanan SNI dalam format elektronik File   

FOKUS

 

 

 

Praktek suap menjadi momok global. Penyuapan menjadi penyakit moral, ekonomi dan politik, meruntuhkan tata kelola, menghambat pembangunan dan merusak persaingan. Keadilan tergerus diakibatkan penyuap. Hak asasi manusia direndahkan. Pengentasan kemiskinan terabaikan. Di samping itu, penyuapan juga menambah beban ongkos bisnis, memicu ketidakpastian dalam transaksi komersial, melambungkan biaya barang dan jasa, menurunkan kualitas produk. Semua itu menyebabkan kerugian bagi kehidupan dan kemakmuran, menghancurkan kepercayaan terhadap institusi dan mengacaukan iklim persaingan yang adil dan efisien.

 

Di Indonesia, penyuapan sebagai salah satu bentuk tindak korupsi telah menjadi fenomena yang merebak di segala bidang dengan melibatkan berbagai lapisan. Bisa dikatakan praktek suap seperti sudah melekat dalam budaya. Menghadapi hal tersebut, Presiden RI, Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagai pelaksanaan Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasaan Korupsi. Pada 22 November 2016, Presiden mengadakan Rapat Terbatas aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di kantor Kepresidenan. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya turut hadir dalam rapat tersebut. Hal ini terkait dengan ditunjuknya BSN sebagai salah satu penanggung jawab atas Aksi Inisiasi Sertifi kasi Sistem Anti-Suap.

 

Tujuh fokus kegiatan dihasilkan dan terdiri atas 23 aksi pencegahan dan 8 aksi penegakan hukum. Tujuh fokus kegiatan tersebut adalah industri ekstraktif, infrastruktur, pola private sector, penerimaan Negara, tata niaga (produk ataupun komoditas), BUMN, serta pengadaan barang dan jasa. Tujuh fokus tersebut perlu didukung reformasi birokrasi berkelanjutan, penegakan hukum, dan dukungan politik. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BSN pun turut berperan dalam penanganan masalah korupsi di Indonesia, khususnya dalam pencegahan korupsi. Menyatu dengan semangat memerangi tindak korupsi, BSN telah menerbitkan SNI ISO 37001:2016, Sistem manajemen anti penyuapan - Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 37001:2016, IDT, Eng). SNI ini merupakan adopsi dari ISO 37001:2016, Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use.

 

 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

STANDAR NASIONAL INDONESIA

KOMITE TEKNIS

REGULASI TEKNIS

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA

REFORMASI BIROKRASI

ARSIP