BSN Akan Dirikan Kantor Layanan Teknis di Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian bangsa, karena memiliki kawasan industri terbesar dan memiliki ribuan UMKM. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk unggulan UMK di Kabupaten Bekasi di pasar global, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya bersama Plt. Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menandatangani Kesepakatan Bersama antara BSN dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kabupaten Bekasi pada Senin (10/12) di Kantor Bupati Bekasi.

Bambang menyatakan, Bekasi merupakan tempat yang paling strategis. Potensi UMKM dan Industri di Kabupaten Bekasi sangat luar biasa. Hadirnya standardisasi dan penilaian kesesuaian sudah tidak dapat ditawar lagi, karena sangat membantu pelaku usaha. “Keluhan akan mahalnya biaya pengurusan SNI akan sirna karena manfaat penerapan SNI jauh lebih banyak, baik untuk akses pasar, memperkuat daya saing produk lokal, dan masih banyak lagi,” tegas Bambang.

Sebagai program awal dari kerjasama ini, akan dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara unit teknis di BSN dengan unit teknis di Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk pendirian Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Kabupaten Bekasi. “Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi ini termasuk kategori 6 besar yang mendapatkan restu dari BAPPENAS untuk didirikan Kantor Layanan Teknis,” ujar Bambang. Sebelumnya, BSN telah mendirikan KLT di Makassar dan Palembang. Selanjutnya, direncanakan pada tahun 2019 BSN akan mengoperasikan KLT di Surabaya, Bekasi dan Riau.

Sebagaimana yang telah berjalan di Palembang dan Makassar, KLT di Kabupaten Bekasi nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Bekasi melalui program-program pendampingan dan pemberian bimbingan penerapan SNI produk untuk UMK produk unggulan serta penyelenggaraan sejumlah pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan sejenisnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian,

Ruang lingkup kerja sama ini diantaranya Pertukaran dan penyebarluasan informasi dan promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; Perumusan standar meliputi usulan standar baru produk unggulan daerah; Penerapan standar meliputi pengembangan lembaga penilaian kesesuaian; serta berbagai hal yang terkait pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh BSN dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bambang pun menegaskan bahwa BSN siap bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bekasi untuk disinkronkan dengan program nasional. Bambang pun berharap nantinya akan ada role model dari Kabupaten Bekasi untuk ditularkan ke daerah-daerah.

Eka menyambut baik pendirian Kantor Layanan Teknis BSN di Kabupaten Bekasi yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2019. "Dengan kehadiran kantor layanan teknis di Kabupaten Bekasi, yang memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia serta 15.957 pelaku UKM dan IKM, tentu saja sangat menggembirakan para pelaku usaha untuk dapat lebih mudah memperoleh standardisasi regulasi teknis dan penilaian sesuai dengan cara peningkatan kualitas dan produknya, sehingga dapat berdaya saing baik di tingkat lokal, reguler dan internasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat" ujar Eka.

Eka berharap, kedepan, kerja sama ini dapat terus ditingkatkan sehingga visi Kabupaten Bekasi dapat terwujud seperti tujuan BSN, diantaranya meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi dan meningkatkan daya saing nasional. (ald-Humas)