Dukung SDGs, BSN Bekerja Sama dengan DIE/MGG Sosialisasikan VSS

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di ranah standardisasi dan penilaian kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Mengacu pada Undang-Undang No.20 tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 3, salah satu tujuan dari standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen, bisnis, pekerja dan masyarakat serta negara dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan. “Tujuan ini sangat sejalan dengan Sustainability Standars,” ujar Kepala Badan Standardisasi Nasional, bambang Prasetya saat memberikan sambutan dalam Seminar Public Awareness and Internal Meeting on Voluntary Sustainability Standars (VSS) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (28/11). Implementasi SNI, lanjutnya, pada dasarnya merupakan standar sukarela. “SNI dapat diberlakukan wajib jika dimasukkan ke dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh menteri atau lembaga pemerintah lainnya,” jelas Bambang.

Sustainability standars adalah standar yang menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen, pedagang, produsen, pengecer atau penyedia layanan, terkait dengan berbagai metrik keberlanjutan, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dasar, kesehatan dan keselamatan pekerja, lingkungan dampak produksi, hubungan masyarakat, perencanaan penggunaan lahan dan lain-lain. Sustainability standars memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial yang signifikan di negara-negara berkembang. “BSN telah mengembangkan SNI yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, dan beberapa diantaranya telah diimplementasikan dengan baik, misalnya ISO 37001 tentang sistem manajemen anti-suap, ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial, dan lain-lain,” ujar Bambang.

Bambang menyampaikan bahwa SNI dapat dikembangkan oleh siapa saja. “Kami menyambut semua pihak dari seluruh Indonesia untuk mengusulkan dan mengembangkan SNI bersama-sama. Tidak ada pengecualian atau eksklusivitas untuk standar apapun,” ujarnya. Bambang pun berharap para pemangku kepentingan dapat mengintegrasikan sustainability standars sehingga dapat menghilangkan biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu ditanggung oleh para pemangku kepentingan ketika mengimplementasikannya.

Forum yang diselenggarakan atas kerjasama BSN dengan The Managing Global Governance Programme of the German Development Institute (DIE/MGG) ini dihadiri oleh peserta nasional dan internasional, antara lain dari Jerman, India, Cina, Filipina, dan Mexico, yang terdiri atas perwakilan dari industri, asosiasi, pemerintah, Badan LSM/NGO, Voluntary Sustainability Standard Development Organization dan academia. Diharapkan, forum ini dapat menjadi salah satu kontribusi BSN dalam rangka meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan nasional akan pentingnya kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai salah satu alat untuk mempromosikan perdagangan global, sekaligus mencapai terwujudnya SDGs. (ald-Humas)