Sidang ISO Council ke-107 Membahas Beragam Isu

ISO Council menyelenggarakan Sidang ke-107 di Jenewa, Swiss pada Senin (24/9/2018). Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebagai salah satu anggota ISO Council turut berpartisipasi aktif dalam sidang tersebut. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Utama BSN Puji Winarni. Ada beberapa resolusi yang diadopsi ISO Council dalam sidang kali ini.

Dilatarbelakangi oleh Code of Conduct untuk pemerintahan dan management ISO yang berisi standar minimum perilaku yang tidak dapat dinegosiasikan, termasuk deklarasi konflik kepentingan; ISO Council menyepakati proses dan deklarasi kepentingan untuk ditindaklanjuti oleh anggota Council.

ISO Council juga menyepakati rekomendasi untuk ditetapkan oleh ISO General Assembly, yaitu agar anggota ISO menyebarkan pesan bahwa sistem perdagangan multilateral yang kuat sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan  sosial dan standar internasional merupakan kunci yang mendukung tujuan ini.

ISO Council memilih kembali Lena Dargham untuk menjabat sebagai Ketua ISO Policy Committee for Developing Countries (DEVCO) untuk periode 2019-2020. ISO Council menyetujui pembentukan Unit Penelitian dan Inovasi di Sekretariat Pusat ISO.

ISO Council menyetujui peningkatan status keanggotaan Bahamas Bureau of Standards & Quality (BBSQ), dari anggota koresponden menjadi anggota penuh efektif sejak 1 Juli 2018. ISO Council memutuskan untuk melanjutkan proyek ISO REI di Singapura, termasuk rencana bisnis dan anggarannya, sampai dengan akhir masa Rencana Strategis ISO tahun 2020.

ISO Council menyetujui proyek evolusi infrastruktur IT Sekretariat Pusat ISO untuk berpindah ke model infrastruktur yang dapat dikelola dari jarak jauh.

Beberapa alternatif model bisnis ISO diputuskan oleh ISO Council untuk dikaji lebih lanjut pada pertemuan ISO Council Standing Committee on Finance di Singapura bulan Desember 2018. Implementasi alternatif bisnis model yang sesuai masih membutuhkan waktu mengingat perlunya adanya konsultasi dan pendekatan dari Badan Standar anggota ISO kepada Pemerintahnya untuk mendapatkan persetujuan.

Diskusi mengenai portal standar Incorporated by Reference (IBR) dalam peraturan perundangan nasional dipandang sebagai strategi yang dapat digunakan agar standar ISO bisa lebih digunakan oleh pemangku kepentingan. ISO Council meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) ISO untuk melaporkan kembali pada pertemuan ISO Council bulan Februari 2019 perihal ketersediaan standar ISO melalui platform online dan kemungkinan solusi bisnis yang baru.