REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Flori Sidebang dan Priyantono Oemar

 

Ribut-ribut bau Kali Sentiong, mendorong Suwardi Hagani ikut berbuat sesuatu. Sebanyak 500 kilogram bubuk mikroba Deogone ia keluarkan untuk ditaburkan di Kali Sentiong.

 

Ia turun ke Kali Sentiong Ahad (29/7) dengan bendera HKTI Jakarta. Dr Tri Panji MS APU yang menemukan bubuk ini juga muncul di kegiatan tabur bubuk Deogone di Kali Sentiong itu. Di hari yang sama, dikucurkan juga ke Kali Sentiong cairan organik oleh Alumni UGM Jakarta. Perlu sepekan bubuk Deogone itu bereaksi untuk menghilangkan bau tak sedap dari Kali Sentiong.

 

Pada 2015, bubuk Deogone juga pernah ditaburkan di Kali Grogol. Sepekan setelah penaburan, terbukti bau busuk dari kali tak tercium lagi.

 

Deogone adalah serbuk yang berisi mikroba jamur, hasil riset peneliti mikrobiologi Tri Panji dan Ir Suharyanto sejak 2006. Pada 2014 telah mendapatkan hak paten. Bahan bakunya mikroba dari jamur pelapuk kayu di hutan-hutan Pulau Jawa.

 

Mikroba jamur ini dikembangbiakkan di Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia (PPBBI) untuk dijadikan bubuk dengan nama jual Deogone. "Bahan bakunya mudah ditemukan karena 100 persen bahannya dari dalam negeri," kata Suwardi Hagani, Sekretaris HKTI Jakarta, kepada Republika.co.id, Senin (6/8).

 

HKTI dan Pusat Penelitian Bioteknologi telah menjalin kerja sama. HKTI menjadi pihak yang mengedarkan deogone. Dalam Lembar Data Keamanan Bahan (LDKB), PPBBI dan Hagani Bioteknologi yang dikelola Suwardi Hagani tercatat sebagai produsen bubuk pembasmi bau busuk limbah cair itu. Dalam setahun diproduksi 5.000 ton bubuk, dengan kapasitas kemampuan produksi mencapai 1.000 ton bubuk per bulan.

 

Selain menghilangkan bau busuk limbah, Deogone juga bisa mengurangi secara alami kepekatan warna air limbah (biodekolorisasi) dan kadar racun air limbah (biodetoksifikasi). Tercatat juga bisa melakukan pemulihan air limbah (bioremediasi).

 

Cara penggunaannya sangat mudah. Cukup ditabur pakai tangan di atas permukaan limbah cair. Tak perlu diaduk maupun dilarutkan terlebih dahulu.

 

Namun, kata Suwardi, Deogone belum mengantongi sertifikat SNI, karena belum ada indikator penilaian yang memadai untuk produk jenis ini. "Mau pakai parameter standardisasi apa? Pembersih lantai atau pengharum ruangan? Kan nggak bisa," kata Suwardi.

 

Belum ada SNI bukan berarti menghalangi Deogone memberikan kontribusi bagi lingkungan. "Deogone telah lulus uji laboratorium dan diakui oleh Komite Nasional Akreditasi Penelitian (KNAP), sehingga aman untuk manusia dan ramah lingkungan," jelas Suwardi. Pusat Penelitian Bioteknologi pun telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

 

Menampik keraguan

Berbekal serfitikat SNI, kata Ashari, orang tak lagi bertanya soal kualitas produk kepadanya. "Proses transaksi lebih cepat, yang biasa mereka tanyakan bukan lagi tentang kualitas, melainkan tentang harga," ujar produsen mesin laundry Kanaba itu kepada Republika.co.id, Ahad (5/8).

 

Soal harga, menurut Ashari, mesin laundry dari Bantul ini berani bersaing. "Dibandingkan dengan mesin laundry produk impor dari Eropa atau Amerika, harganya bisa separuhnya. Tergantung mereknya," kata Ashari.

 

Di acara seminar bertema 'SNI untuk Pelaku Usaha dan UMKM' yang diadakan di Pluit, Jakarta Utara, Selasa (31/7), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya sempat menyebut nama Kanaba. "Kanaba singkatan dari Karya Anak Bantul, merupakan contoh UMKM penerap SNI yang telah ekspor ke luar negeri," ujar Bambang.

 

Ashari mengatakan produknya bisa sampai ke Timor Leste dan Malaysia karena bantuan pihak ketiga. Mulai 2020, Ashari menargetkan bisa fokus menggarap pasar luar negeri.

 

Untuk mendapatkan sertifikat SNI, Ashari harus melakukan pembenahan total. Sebab, untuk mendapatkan produk yang berstandar mutu, manajemen perusahaannya juga diaudit. Saat itu tak ada karyawan Ashari yang bisa mengoperasikan komputer.

 

"Untuk standardisasi SNI-ISO adalah main data, maka seluruh tim manajemen berusaha sekuatnya untuk bisa pakai komputer dalam keseharian," jelas Ashari yang memulai usaha dari reparasi mesin cuci itu.

 

Lewat bendera CV Hari Mukti Teknik, Ashari bertemu BSN pada April 2014. Saat itulah ia berkomitmen menerapkan standar SNI di bawah bimbingan BSN. Saat itu, kantornya masih memanfaatkan teras rumah. Pada bimbingan kelima, Ashari mengaku baru paham hal yang harus ia lakukan. "Saat itulah diadakan perubahan tata laksana produksi sekaligus membuat ruang sebagai kantor," ujar Ashari.

 

Perubahan utama yang ia lakukan adalah menetapkan perlunya catatan laporan setiap kegiatan produksi. Termasuk catatan alur produksi, sehingga tidak terjadi inefisiensi akibat saling-silang proses. Bahan dari vendor yang akan dipakai untuk mesin laundry juga bahan yang sudah memenuhi standar mutu.

 

Di bagian kelistrikan juga perlu ada perbaikan. Sebelumnya ada arus pada ground akibat jarak pasang yang kurang lebar. Setelah dilakukan perubahan, maka lolos uji dari Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) Bandung. "Alhamdulillah, akhir tahun 2016, Hari Mukti Teknik berhasil menerapkan manajemen mutu SNI-ISO 9001-2015," ungkap Ashari yang memiliki 50 karyawan itu.

 

Maryani, pemilik Bandeng 88 Marijo di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sering mendapatkan pertanyaan yang meragukan bandeng tanpa duri miliknya sebelum mendapatkan SNI. "Diduga memakai bahan pengawet, sehingga pembeli kurang berminat," ujar Maryani kepada Republika.co.id, Selasa (7/8).

 

Bau yang menyengat akibat sistem produksi yang belum standar dan bandeng masih berbau lumpur juga menjadi salah satu alasan pembeli ragu. Maka, untuk menepis keraguan itu, Maryani berkomitmen menerapkan standar SNI.

 

Langkah pertama yang ia lakukan adalah memperbaiki tempat produksi sehingga memenuhi standar. Sistem sanitasi tempat dan peralatan juga diperbaiki. Prosedur operasional standar pun disusun dan proses kerja pun dicatat rapi.

 

Para karyawan pun dibekali pengetahuan dan keterampilan mencabut duri bandeng dengan tetap menjaga kebersihannya. Hasilnya, tempat produksi tertata dan bebas dari serangga dan binatang lainnya. Tempat produksi yang higienis membuat produk tak mudah terkontaminasi.

 

"Sekitar delapan bulan bimbingan, sertifikat SNI kami terima dari lembaga sertifikasi produk (LSPro) dari Jakarta, yaitu pada tanggal 16 Juli 2014," ujar Maryani.

 

Maka, Maryani menikmati kejutan. Penjualan meningkat karena konsumen tak lagi ragu. "Kepercayaan konsumen meningkat karena cita rasa yang enak, produk higienis, tidak lagi bau, karena berproduksi dengan sistem rantai dingin," jelas Maryani.

 

Ais Soleha juga mengaku ada kenaikan penjualan setelah pempek bekunya mendapat sertifikat SNI. Tiga tahun berjualan pempek beku dengan nama Pempek Honey, ia mendapatkan SNI pada April 2018.

 

"Setelah produk kita ber-SNI, alhamdullilah, ada peningkatan penjualan 30 persen," kata Ais saat ditemui Republika.co.id di halaman parkir BPPT, Ahad (5/8).

 

Memulai bisnis secara daring, Ais mendapat tawaran BSN untuk menerapkan standar SNI. Ia pun tertarik dan menerima tawaran tersebut. Alasannya, untuk memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap produk yang dia jual.

 

Menurut Ais, jika produknya telah ber-SNI maka masyarakat tidak akan ragu lagi membeli produknya tersebut. "Proses pengajuannya tidak sulit, tapi memerlukan waktu satu tahun," kata Ais.

 

Waktu satu tahun tersebut ia gunakan untuk mengikuti standar dapur yang telah ditentukan oleh BSN. Mulai dari kebersihan tempat dan pakaian yang digunakan para karyawan, kebiasaan cuci kaki dan tangan, hingga kebersihan selama pengolahan pun diperhatikan.

 

"Jadi, semua karyawan sebelum masuk ruang produksi harus higienis dulu," ujar Ais. Kebersihan dapur dan bahan-bahan bakunya juga mendapat perhatian.

 

UKM Sukarela

Untuk penerapan SNI, pelaku usaha kecil menengah (UKM) mengajukan diri secara sukarela. BSN mencatat, sudah ada 364 UKM yang sudah menerapkan. Untuk industri tercatat sudah ada 13.256 penerap SNI.

 

Sosialisasi SNI di kalangan UKM mendapat sambutan positif. BSN pernah melakukan sosialisasi soal SNI di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi Alief Rahman Kartiono, pelaku pariwisata dan UMKM banyak yang mengikuti acara ini.

 

Langkah BSN terus melakukan sosialiasi dapat mendorong UKM menerapkan SNI karena mereka mengetahui manfaat dari penerapan SNI. Alief mengaku Banyuwangi terus berupaya agar pelaku UKM siap menghadapi globalisasi.

 

"Kita berbagi peran di tingkat satuan kerja pemerintah daerah, sementara ini difasilitasi Disperindag dan Diskop-UM, termasuk melibatkan perguruan tinggi," kata Alief.

 

Batik Satrio merupakan salah satu UKM di Banyuwangi yang sudah menerapkan SNI. Meski pernah bekerja di UKM batik di Bali, Nanang Edi Supriyono masih harus memperbaiki manajemen produksi ketika harus mengikuti sertifikasi SNI untuk usaha pribadinya.

 

Bermodal gaji tiga bulan terakhir setelah ia keluar kerja dari Bali, ia membuka usaha batik di desanya pada 2000. Lima belas tahun kemudian, ketika pada Oktober 2015 dikunjungi Kepala BSN Bambang Prasetya, usaha batiknya ternyata dinilai belum memenuhi standar mutu.

 

Usahanya bahkan pernah hampir bangkrut. Karenanya, setelah mendapat kunjungan BSN itu, ia berkomitmen menerapkan SNI. Delapan bulan ia perlukan untuk membenahi banyak hal, termasuk mengelola limbah secara benar.

 

Setelah dapat SNI dan bantuan modal dari PT PNM, Batik Satrio menggeliat lagi. "Pembelinya dari kantor dan lembaga pemerintah di Jakarta. Banyak tamu hotel yang berkunjung ke Pantai Pulau Merah mampir membeli batik saya," ujar Nanang.

 

Kunjungan Kepala BSN pada 2015 itu menguatkan Nanang tentang pentingnya produk berstandar. Sekretaris Utama BSN Puji Winarni mengatakan SNI merupakan standar yang ditetapkan BSN untuk melindungi masyarakat terkait kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

 

"Pentingnya penerapan SNI karena menyangkut persaingan lokal maupun global, dan harapannya, SNI bisa semakin mendorong ke arah itu," ujar Puji Winarni di stand BSN di Ritech Expo 2018 Pekanbaru, Senin (9/8). Sebelumnya, di seminar di Pluit, Kepala BSN Bambang Prasetya menegaskan standardisasi mendukung hal-hal yang disukai masyarakat, seperti keamanan, keteraturan, kepastian, dan sebagainya.

 

Penerapan SNI, menurut Ashari, memerlukan komitmen tinggi. Maka, pada Juni lalu, untuk menjaga komitmen penerapan SNI, Ashari mendatangkan BSN untuk workshop SNI sistem manajemen lingkungan di bengkel mesin laundry-nya.

 

Ashari memberi tahu, bagi UKM yang ingin menerapkan SNI, bisa mendaftar secara daring ke BSN. BSN memiliki daftar lembaga standardisasi produk atau lembaga penilaian kesesuaian yang bisa didatangi.

 

Namun, ia mengingatkan untuk terlebih dulu bertukar pikiran dengan mereka yang sudah terlebih dulu menerapkan SNI. "Paling bagus ketemu dengan yang sudah menerapkan sehingga terbuka inspirasi," ujar Ashari.

 

Untuk meningkatkan daya saing, menurut Ashari, sudah selayaknya UKM menerapkan SNI. "Melakukan standardisasi itu menjadi lebih produktif dan terkontrol, kualitas produksi juga terjaga," ujar Ashari.

 

Perlu Dukungan Pemda

Kepala Bidang Pemasyarakatan Standardisasi BSN Nurhidayati mengakui sosialiasi dalam setahun bisa dilakukan BSN sebanyak 30 kali. Sosialiasi itu mencakup kuliah umum kepada akademisi, sosialiasi kepada aparat pemerintah/pemda, sosialisasi kepada pelaku usaha, dan edukasi SNI kepada masyarakat selaku konsumen.

 

Nurhidayati mendapati besarnya animo berbagai kalangan terhadap sosialiasi ini. Bahkan, mereka berharap jadwal sosialiasi lebih ditingkatkan lagi. Karenanya, Nurhidayati berharap pemerintah daerah mendukung program ini agar sosialiasi terus berjalan di berbagai daerah.

 

"Sosialisasi dilakukan dengan sinergi, mengingat keterbatasan dana alokasi untuk sosialisasi," ujar Nurhidayati, di Jakarta, Jumat (24/8).

 

Kerja sama perlu ditingkatkan di luar Jawa. Terlebih masih minimnya lembaga penilaian kesesuaian (LPK) di luar Jawa. Menurut Nurhidayati, diperlukan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan jumlah LPK di luar Jawa.

 

"Saat ini pelaku usaha di luar Jawa ketika harus melakukan sertifikasi harus ke Jawa, sehingga menaikkan biaya sertifikasi," ujar Nurhidayati.

 

Dari segi jumlah, jumlah LPK sudah mencukupi, cuma persebarannya yang belum merata. Saat ini, kata Nurhidayati, ada 1.221 laboratorium uji, 260 laboratorium kalibrasi, 16 penyelenggara uji profisiensi (PUP), 61 laboratorium medik, 122 lembaga inspeksi, dan 68 lembaga sertifikasi produk (LSPro).

 

Untuk produk yang penerapan SNI-nya dilakukan sukarela, jumlah dan persebaran LPK tentu memerlukan penambahan. Hal ini penting untuk mendukung produk unggulan di daerah agar bisa memenuhi standar nasional.

 

"LPK yang dikembangkan di daerah bisa mendukung produk lokal di daerahnya masing-masing," kata Nurhidayati.

 

Perlunya pemerataan persebaran LPK diakui Maryani. Jarak yang jauh, menurut Maryani, membuat pelaku UKM perlu waktu lama dan biaya lebih. "Sampel yang dibawa untuk diuji di laboratorium pun berisiko rusak dan gagal dalam hasil karena jarak yang jauh," ujar Maryani.

 

Setelah mendapat SNI, kata Maryani, setiap enam bulan ada petugas dari LSPro yang mengevaluasi produk bandengnya. Sampel bahan baku dan produk dibawa ke laboratorium di Makassar, berjarak 208 kilometer dari tempat usahanya.

 

"Sebaiknya di setiap daerah ada LSPro dan laboratorium penguji yang telah diakui standarnya agar UKM-UKM di daerah dapat tahu begitu pentingnya sertifikasi. Supaya minimal berproduksi sehat dan bersih," ujar Maryani.

 

UKM di Provinsi Riau termasuk yang beruntung. Menurut catatan BSN, di Riau sudah ada 23 laboratorium uji dan satu balai pengujian dan sertifikasi mutu barang yang dikelola Disperindag Riau. Pemprov Riau pun menjalin kerja sama dengan BSN.

 

"Ini sangat membantu pengembangan produk yang ada di Riau ke depan," ujar Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Senin (3/9).

 

Untuk mendukung UKM di Riau bisa bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) itulah BSN dan Pemprov Riau menandatangani nota kesepakatan pembinaan dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian pada Senin (3/9). "Untuk membina pelaku usaha, khususnya UMKM dalam penerapan SNI, kami menyiapkan kantor layanan teknis (KLT) di Riau," ujar Kepala BSN Bambang Prasetya.

 

Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, juga menjadi salah satu pemda yang bersinergi dengan BSN untuk penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Pada akhir Juli 2018, BSN dan Pemkab Sijunjung meneken nota kesepakatan bersama mengenai hal itu.

 

BSN akan mendampingi Pemkab Sijunjung dalam penerapan SNI ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu. Kepala BSN Bambang Prasetya juga menantang Bupati Sijunjung untuk berani menerapkan ISO SNI 18091:2014, yaitu standar sistem pemerintahan daerah. Menurut Bambang, jika Sijunjung bisa menerapkan, hal ini bisa menginspirasi pemkab lain, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana.

 

Kerja sama ini juga meliputi penguatan UKM agar UKM di Sijunjung bisa menerapkan SNI. "Standardisasi merupakan persyaratan agar produk-produk kami dapat diterima secara umum oleh masyarakat," ujar Bupati Sijunjung Yuswir Arifin di acara penandatangan nota kesepakatan itu di Jakarta.

 

Link: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/kreatipeneur/18/09/05/pekiin282-geliat-usaha-berbekal-sertifikat