Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

KLT BSN Makassar Gandeng UKM/IKM di Makassar melalui Bimtek Penerapan SNI

  • Minggu, 02 September 2018
  • Pusat ALLI
  • 1355 kali

Makassar, 29 Agustus 2018 bertempat di gedung Graha Pena Kantor Layanan Teknis Badan Standardisasi Nasional Makassar sebanyak 23 UKM/IKM berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan teknis.. Kegiatan tersebut bertema “ Mendukung Program Pembinaan Penerapan SNI Kepada UKM/IKM di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”. Kegiatan ini merupakan bagian dari program bimbingan bagi UKM/IKM penerap standar yang diberikan oleh BSN.  Kegiatan ini dibuka oleh Kepala KLT BSN Makassar, Suhaimi A Kasman dengan narasumber Ibu Nurhidayati, Kepala Bidang Pemesyarakatan Standardisasi, Pusdikmas BSN serta dihadiri oleh 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Produk yaitu Balai Besar Industri Hasil Perikanan (BBIHP) dan Balai Pengawasan Mutu Produk Perikanan (BPMPP) Makassar.

UKM tidak lagi menjadi Usaha Kelas Menengah tetapi Usaha Kelas Milyaran dengan menerapkan standar secara konsisten. Bagi UKM/IKM yang menerapkan standar pada produknya akan memperoleh banyak manfaat antara lain produksi meningkat, efisiensi pada biaya, pangsa pasar meluas dan terjamin kualitas dan pelayanan.  Menurut Suhaimi, Program Pembinaan ini bertujuan untuk membantu UKM/IKM yang memiliki komitmen dalam pemenuhan standar/SNI pada produknya, menyiapkan dokumen sistem mutu/manajemen mutu/sistem keamanan pangan dalam produksi, meningkatkan produk yang bertanda SNI di pasar serta mendorong UKM/IKM memiliki daya saing/kompetitif yang mampu menghasilkan produk yang berlualitas serta diakui pasar.

BIMTEK

Sesi selanjutnya disampaikan tentang penerapan SNI bagi UKM/IKM salah satunya melalui penerapan GMP/SSOP. Menurut Nurhidayati, Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi  standar mutu/persyaratan pangan.CPPOB merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan untuk memenuhi standar keamanan pangan, tidak terkecuali bagi UMKM/IKM. Pangan yang diproduksi tidak memenuhi keamanan pangan akan menimbulkan dampak diantaranya keracunan, penarikan produk dari pasaran, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap produk tersebut serta pada akhirnya merusak reputasi dari produk tersebut.   

Salah satu permasalahan yang dihadapi sebagian besar UKM/IKM di wilayah Sulawesi Selatan adalah pemenuhan infrastruktur yang belum sesuai dengan persyaratan standar, seperti tempat produksi yang masih belum memenuhi persyaratan GMP, proses produksi dan penanganan olahan yang juga belum sesuai dengan standar. Dengan bimbingan teknis penerapan SNI diharapkan UMKM/IKM di wilayah Sulawesi Selatan memahami pentingnya penerapan standar keamanan pangan sehingga dapat meningjkatkan daya saing produk pangan sulawesi selatan.

BIMTEK UKM 2

Lebih lanjut, Nurhidayati  juga menjelaskan tentang HACCP yang merupakan sistem pencegahan yang dirancang untuk meminimalkan risiko bahaya kemanan pangan dalam penerapan SNI. Selain memberikan materi  tentang GMP dan HACCP, beliau memberikan pelatihan kepada peserta yang hadir bagaimana membuat dokumen sistem mutu yang baik. Peserta dibimbing untuk membuat dokumen mutu/SSOP sesuai cara produksi pangan olahan yang baik.

Minat peserta UKM yang positif ditunjukan dengan tanya jawab dengan narasumber tentang penerapan SNI dari pihak UKM serta hubungan KLT BSN dengan Lembaga Sertifiksi Produk. Masalah utama yang dihadapi oleh Pembina UKM di daerah adalah GMP yang sulit diterapkan oleh pelaku UKM di Makassar termasuk ketidaktahuan bagaimana pemasaran produk jika sudah mendapatkan SPPT-SNI, akan tetapi BSN optimis bisa membimbing sampai UKM memperoleh SNI seperti halnya UKM Produk Bawang Goreng “Mbok Sri” yang ada di Palu, Sulawesi Tengah.  Pembimbingan penerapan SNI yang dilakukan BSN juga tidak hanya sampai dengan mendapatkan SPPT-SNI namun juga diharapkan sampai akses pemasarannya, sehingga UKM/IKM Sulsel mampu menembus pasar nasional dan Internasional. Dengan jumlah UKM di Makassar yang banyak maka harus ditingkatkan sinergi antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga perlu  effort dari pelaku usaha. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan semakin banyak UKM dimakasar yang menerapkan SNI wajib maupun sukarela dalam produk mereka untuk meningkatkan daya saing produk nasional. (Nn,Onpiq –KLTBSNMksr)

 

 



Basni

Ada tanggapan lebih lanjut?

Lapor
Hotline 021 392-7422 Whatsapp 0813 802 2930
Email bsn@bsn.go.id E-Pengaduan SIPMAS

Klik LAPOR untuk Pengaduan Masyarakat