OLEH PRIYANTONO OEMAR

Menjadi tugas BSN/KAN untuk terus mendorong peningkatan daya saing Indonesia melalui peningkatan standar mutu.usirasvas Group tak menjual produknya ke luar negeri. Namun, tetap merasa perlu melakukansertifikasi Indonesian Sustainable Palm Ofl (tSPO), karena Wilmar Indonesia yang menampung produk Musirawas akan menjualnya ke luar negeri.

Manajer Kemitraan Masyarakat Musirawas Group Irfan Hafid mengakui ada perlakuan berbeda antara produk sawit yang sudah memiliki sertifikasi ISPO dan yang belum. "Khususnya untuk pasar ekspor," ujar Irfan kepada Republika, Ahad (8/7).

Itu sebabnya, perusahaan sawit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, itu mengikuti sertifikasi sawit berkelanjutan pada 2014 dan 2016. Ada empat perusahaan dalam naungan perusahaan yang berkantor pusat di Sampit ini, yaitu PT Musirawas Citraharpindo, PT Uni Primacom, PT Sumur Pandanwangi Hanau, dan PT Sumur Pandanwangi Kartika.

"Untuk mendapatkan ISPO, kami sukarela sudah melaksanakan nilai konservasi tinggi (NKT-i) tentang konservasi keragaman hayati, NKT-4 tentang koservasi lingkungan alami, dan NKT-6 tentang konservasi situs budaya," ujar Asisten Standardisasi dan Lingkungan PT Uni Primacom Sidik Hermawan.

Saat Republika berkunjung ke perkebunan Musirawas di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Juli 2017, Irfan sempat menunjukkan kawasan di perkebunan Musirawas yang dijadikan konservasi keragaman hayati dan konsen asi lingkungan hidup. Menurut Irfan, dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang sukarela maupun Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang wajib, kriteria mengenai gas rumah kaca juga menjadi salah satu komponen audit. "Tetapi memang belum sedetail ISO 14080 yang memang secara spesifik mengukur kinerja penanganan emisi gas rumah kaca," kata Irfan.

Pada Juni 2018, lembaga pengembang standar dunia, International Organization for Standardization (ISO), telah merilis ISO 14080 yang merupakan usulan dari Indonesia. Standar pengelolaan gas rumah kaca ini diajukan Indonesia sebagai standar internasional dengan dasar adanya target menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020. Jika mendapat dukungan internasional target penurunannya bisa 41 persen.

Dalam kelompok kerja pengembangan standar ISO 14080 ini, Indonesia diwakili Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertindak sebagai pimpinan proyek. "Indonesia berjuang selama hampir empat tahun agar standar manajemen gas rumah kaca menjadi standar internasional," jelas Kepala BSN Bambang Prasetya, Jumat (6/7).

Maret lalu, BSN juga mengumumkan disetujuinya usulan Indonesia oleh ISO. Usulan tentang sistem peringatan dini gerakan tanah itu disetujui menjadi standar internasional di sidang pleno ISO/TC 292 di Sydney, Australia. ISO/DIS 22327 disetujui dipublikasikan sebagai standar inter-nasional tanpa melalui tahapan ballot final draft international standard (FDIS).

"Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai standard taker lagi, tapi juga menjadi sfan-dard maker," ujar Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), I Nyoman Supriyatna, dalam siaran pers Selasa (20/3). Menurut Nyoman, Indonesia mengajukan usulan standar ini pada Desember 2015.

Untuk standar manajemen emisi gas rumah kaca, menurut Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan (Pustan-linghut). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH K). Noer Adi Wardojo, ISO sudah merilis standar yang parsial sejak 2006. Yaitu ISO 14064-1 dan ISO 14064-2 yang menjadi acuan penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat organisasi dan di tingkat proyek dan ISO 14069 untuk standar kuantifikasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca untuk organisasi. Hasilnya tidak terlalu berdampak sacara global.

Karena itu, Indonesia mendorong usaha yang melibatkan banyak komunitas, organisasi sehingga dampak globalnya sangat , terasa. "Bagaimana caranya? Standar ini memberikan jalannya," ujar Noer dalam paparannya di agenda Pojok Iklim di KLHK, Kamis (31/5).

Standar yang ia maksud adalah standar ISO 14080. Standar ini adalah terhimpun-nya hasil aksi penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia secara nasional. Dengan standar ini, Indonesia bisa berteriak lantang kepada dunia internasional dalam menghadapi perubahan iklim.

ISO 14080 ini mengatur standar manajemen gas rumah kaca dan kegiatan terkait - kerangka kerja dan prinsip untuk metodologi pada aksi iklim. Untuk dalam negeri, BSN akan mengadopsinya menjadi SNI Gas Rumah Kaca.

Bagaimana pelaku usaha menyambut hal ini? "Untuk ISO, pelaku usahadiberi kebebasan memilih, apakah mau menjalankan atau tidak," ujar Irfan dari Musirawas Group. Melihat dalam sertifikasi ISPO manajemen gas rumah kaca juga diaudit, menurut Irfan, maka jika ISO 14080 sudah diadopsi menjadi SNI berarti komunitas usaha sawit juga perlu menjalankannya secara bersama-sama.

Untuk sistem peringatan dini gerakan tanah, BSN sudah menetapkan SNI 82352017. SNI ini dirilis untuk menyeragamkan penerapan system peringatan dini bencana gerakan tanah di kawasan rawan bencana. Maka, untuk menilai risiko, deteksi, prediksi, interpretasi, dan respons dalam menghadapi bencana gerakan tanah, acuannya SNI 8235 ini.

 

Standar Nasional Indonesia

Untuk SNI, Kemenperin baru mewajibkan 66 produk industri yang harus memenuhi standar SNI. Kendati begitu. BSN terus mendorong penerapan SNI. Bahkan, dorongan itu juga dilakukan kepada usaha kecil menengah (UKM) untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Pada 2018 ini, ada 114 usaha mikro kecil (UMK) yang mendaftar secara daring untuk memperoleh insentif pembinaan penerapan SNI. Sebanyak 50 IM K dinyatakan lolos seleksi awal.

Di Palembang, Pempek Tince telah mendapat sertifikat SNI. "UM KM ini merupakan salah satu binaan BSN bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sumsel," ujar Wakil Kepala Kantor Layanan Teknik BSN wilayah Sumsel, Febi Amanda, dalam rilisnya, Selasa (11/7). Sebelumnya, Pempek Rizky dan Pempek Honey juga mendapatkan sertifikat.SNI.

Menurut Febi. untuk mendapatkan SNI. UM KM tersebut sudah memiliki sur.it perizinan, sertifikat merek, sertifikat kelayakan pengolahan produk, dan sudah menerapkan cara produksi olahan rang baik (/od manufacturing practices). Untuk pengujian sampel balian baku ikan dan pempek yang sudah jadi, dilihat kesesuaiannya dengan standar SNI, yaitu mulai dari suhu. parameter aman atau buku kandungan bakteri berbahaya, kandungan logam berat, dan uji organoleptik atau uji indera serta uji air yang digunakansebagai bahan baku adonan.

Di Banyuwangi, Batik Satrio juga menjadi salah satu UKM yang telah mengantongi sertifikat SNI. Saat dikunjungi Kepala BSN Bambang Prasetya pada Oktober 2015, Batik Satrio masih membuang limbah sembarangan. Namun, ketika Republika berkunjung pada Juli 2017, tak lagi menemukan pembuangan limbah sembarangan. UKM batik di Banyuwangi ini sudah menerapkan standar manajemen mutu dan produk.

Pemilik Batik Satrio, Nanang Edi Supriyono, mengaku memerlukan delapan bulan untuk bisa mendapatkan sertifikat SNI untuk batiknya. Ia mendapat pendampingan dari BSN dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). BUMN yang mengucurkan modal lewat unit layanan modal mikro tllamm) kepadanya.

"Untuk sertifikasi manajemen mutu dilihat dari mulai pembelian bahan, pemotongan bahan, sampai pengolahan akhir, termasuk pengelolaan limbahnya, ada form yang harus diisi semua," ujar Nanang kepada Republika di bengkel batiknya di Desa Se-neporejo. Kecamatan Slliragung. Kabubaten Banyuwangi. Untuk produk, dilihat ada tidaknya sobekan, bolong, bercak, dan sebagainya. Ia melibatkan 50 orang tetangganya, 30 di antaranya para perempuan yang bertugas melakukan pewarnaan batik.

PT PNM terus mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi nasabahnya melakukan sertifikasi SNI dengan menggandeng BSN. Menurut Dirut PNM Arief Mulyadi, BSN cukup akomodatif dan kooperatif dalam mendorong UKM memiliki SNI. PNM pun terus mendorong UKM nasabahnya melakukan proses biSNIs sesuai standar industri. ""Namun, bila akan dipercepat, perlu disiapkan standar yang memungkinkan dan mudah diaplikasikan oleh UKM," ujar Arief kepada Republika, Senin (9/7).

Setelah mengantongi sertifikat SNI 8302 untuk batik tulis. SNI 8303 untuk batik cap, dan SNI 8304 untuk batik kombinasi. Nanang sering diajak BSN bercerita di forum-forum UKM. Untuk mendapatkan sertifikat SNI itu, ia bersama timnya perlu membenahi produksi agar sesuai dengan standar SNI.

Meski sudah membuka usaha Batik Satrio sejak 2000 dan sebelumnya pernah bekerja di usaha batik di Bali, Nanang masih perlu lagi belajar proses produksi yang baik dan tertelusur. Nanang perlu pula mempelajari pengendalian mutu. Ia pun perlu memperhatikan pelanggan, sehingga ia harus membuka jalur pengaduan untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan mengenai produknya.

 

 

Daya saing Indonesia

Ketua Umum GINSI Rofiek Natahadi-brata menceritakan pengalamannya saat mengikuti pelatihan di MIT Boston pada 1993. Suatu sore saat ngopi bersama guru besar, ia dibuat tak percaya lantaran guru besar itu memuji-muji orang-orang Timur yang akan mengambil alih kepemimpinan dunia.

Analisis guru besar itu, orang Barat sudah terlena dalam zona nyaman, tak ada lagi yang mereka perjuangkan karena hidup sudah makmur dan ditanggung asuransi. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan lebih mahal dan tidak kompetitif. Amerika dan Eropa disebut gum besar itu akan kehilangan ham ak industri manufaktur dan pada saat yang sama orang Timur bekerja begitu keras, disiplin, dan efisien, oleh karenanya, nu-reka akan menang.

Rupanya ramalan guru besar itu kini telah terbukti. "Pertanyaannya, akankah Indonesia menyusul menjadi juara seperti Cina. Korea.Taiwan. Singapura,dan India, menyusul kemudian Malaysia, Thailand, dan Vietnam?" tanyn Rofiek.

Menjadi tugas BSN/KAN untuk terusmendorong peningkatan daya saing Indonesia melalui peningkatan standar-mutu. Sudah menjadi tugas BSN pula untuk mendukung penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Karenanya. BSN selalu melakukan pendampingan dalam penerapan SNI.

Yang terbaru, BSN akan mendampingi Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, dalam penerapan SNI ISO 90012005. Ini SNI tentang sistem manajemen mutu. Pendampingan ini juga meliputi penguatan IM KM di Sijunjung. Bupati Sijunjung Yuswir Arifin berharap BSN dan Pemkab Sijunjung dapat bersinergi meningkatkan daya saing produk-produk unggulan Sijunjung.

Standardisasi merupakan persyaratan agar produk-produk unggulan kami dapat diterima secara umum oleh masyarakat," ujar Yus wir di acara penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama di kantor BSN terkait pembinaan dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Kabupaten Sijunjung, Selasa (31/7).

Sebelumnya, Senin (23/7), BSN/KAN menjalin kerja sama dengan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) di bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal. Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani Kepala BSN/Ke-tua KAN Bambang Prasetya dan Direktur Umum ESMA Abdulla Abdelqader Al Maeeni. Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, delegasi ESMA, LPPOM MUI, dan perusahaan produk pangan di Indonesia ikut menghadiri acara itu.

Perjanjian kerja sama dilakukan agar produk-produk halal dari Indonesia yang diekspor ke Uni Emirat Arab (UEA) memenuhi standar UEA. Karenanya, lembaga sertifikasi halal dari produk-produk tersebut juga perlu memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Maka. KAN perlu melakukan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke UEA. "KAN selanjutnya juga akan melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi tersebut untuk menjamin integritas sertifikat halal yang diterbitkan," ujar Bambang yang juga ketua KAN.

Industri halal di Indonesia cukup besar potensinya. Usaha dalam skala kecil dan besar di bidang produk pangan pun terus berkembang. Maka, Bambang berharap kerja sama dengan UEA ini bisa meningkatkan nilai ekspor Indonesia untuk produk-produk halal.

Terkait dengan tugas BSN/KANdi bidang standardisasi mutu, di lembaga internasional, BSN masih mempunyai tugas untuk mengusulkan standar internasional. Hal ini terkait dengan kecenderungan dibolehkannya penyusunan standar khusus yang selama ini tidak diperbolehkan oleh ISO. Setahun ke depan setidaknya BSN bisa mengusulkan standar spesifik yang menguntungkan Indonesia.

Menurut Noer Adi, 10 tahun lalu ketika Indonesia mengusulkan standar yang spesifik, tidak disetujui oleh Komite Teknik ISO. Saat itu Indonesia mengusulkan standar metodologi mengatasi kebakaran hutan. Yang disetujui adalah standar umum yang aplikatif untuk banyak hal.

Saat ini. ISO sedang menyusun panduan standar spesifik tentang penentuan sumber stasioner emisi gas rumah kaca di industri intensif energi. Kalau kesempatan ini digunakan Indonesia, bisa kita usulkan standar yang lebih menguntungkan Indonesia, sehingga tidak terlalu direcoki. Mohon untuk dipertimbangkan di mann kekuatan Indoneia." ujar Noer Adi di agenda Pojok Iklim. Mei lalu.

 

SUMBER : Harian REPUBLIKA, 3 Agustus 2018