Komisi VI Apresiasi Kinerja BSN

Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja laporan keuangan yang dipaparkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat rapat dengar pendapat. Dalam rapat ini Kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya didampingi Sekretaris Utama BSN Puji Winarni, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi I Nyoman Supriatna, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Kukuh S. Achmad, beserta jajaran eselon II di lingkungan BSN memaparkan kinerja laporan keuangan tahun anggaran 2017. Rabu (18/7/2018) 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan, koordinasi antar organisasi dan pelaksanaan kerja kedua lembaga itu sudah berjalan dengan sangat baik. “Anggaran yang terserap pada tahun 2017 sudah 95 persen dan itu sudah bagus. Ada efisiensi di sana dan ada pelaksanaan yang sesuai dengan rencana kerjanya,” tuturnya saat rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

Namun di sisi lain, politisi Partai Demokrat ini menyayangkan besaran anggaran  lembaga ini yang termasuk masih sangat kecil, sehingga kinerja mereka dinilai kurang maksimal. Padahal banyak program-program strategis pemerintah yang harus dijalankan.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan agar bisa ditambah untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga yang dikerjakan BSN yang ditugasi untuk UMKM juga bisa dapat dilaksanakan. Sementara ini masih terganggu dengan kecilnya anggaran, sehingga tidak menjadi maksimal. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” harap Azam.

Berikut ini adalah hasil kesimpulan rapat dengar pendapat BSN dengan Komisi VI DPR RI

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2017 sebesar Rp 155.780.267.218 atau mencapai 94.62% dari pagu anggaran sebesar Rp 165.504.554.000.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi upaya BSN untuk mengatasi kendala dalam realisasi anggaran tahun 2017, serta upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam penyerapan anggaran BSN tahun 2018.
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kepada BSN yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BSN tahun 2017 sesuai dengan surat Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 160/S/XV/05/2018 tanggal 30 Mei 2018.
4. Komisi VI DPR RI meminta BSN agar segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan BSN tahun 2017. (awg/rmy)