Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Pentingnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Standardisasi untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa

  • Selasa, 08 Mei 2018
  • - -
  • 350 kali

Sejalan dengan penyelenggaraan Sidang International ISO/COPOLCO (International Organization for Standardization / Committee on Consumer Policy) ke-40 yang berlangsung pada tanggal 7 – 10 Mei 2018,  Badan Standardisasi Nasional (BSN) berinisiatif untuk menyelenggarakan Forum “Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development” di Nusa Dua - Bali, Selasa (08/05/2018). Dalam forum ini, Sekretaris Jenderal ISO, Sergio Mujica turut hadir untuk memberikan paparan tentang ISO dan Rencana Strategis ISO 2016-2020.

 

ISO adalah organisasi pengembang standar internasional terbesar di dunia. ISO didirikan pada tahun 1947 dan sekarang memiliki lebih dari 22.000 standar internasional yang mencakup hampir semua sektor dan bisnis “Kami memiliki hubungan yang erat dengan Organisasi Perdagangan Dunia yang mengakui bahwa standar internasional ISO mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan global,” ujar Sergio saat mengenalkan ISO kepada para peserta.

Sergio menjelaskan bahwa pilar utama dari strategi ISO adalah mengembangkan standar kualitas tinggi melalui keanggotaan ISO. Sergio pun menekankan bahwa kekuatan inti ISO adalah keanggotaannya, yang mana 75% anggota ISO merupakan Negara-negara berkembang. “ISO sangat tergantung kepada anggotanya, contohnya BSN. BSN adalah ISO yang ada di Indonesia, yang mengidentifikasi kebutuhan pasar dan menarik ahli dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mengembangkan standar internasional terbaik, dan menyebarluaskan standar dan mendukung pelaksanaannya,” jelas Sergio. Ia pun mengajak para peserta untuk aktif berkontribusi dalam perumusan standar internasional. "Saatnya Indonesia menjadi standard maker, bukan hanya standard taker," ujarnya

 

Dalam pertemuan ini hadir 3 (tiga) perwakilan anggota ISO (Guillermo Zucal dari IRAM-Argentina, Sadie Homer dari BSI –UK, serta Eunsook Moon dari KATS – Korea Selatan) berbagi pengalaman dan strategi terkait stakeholder engagement atau bagaimana mendorong pemangku kepentingan (pemerintah, industri, konsumen, akademia) agar mau terlibat dalam kegiatan standardisasi. Selain itu, perwakilan pemangku kepentingan terutama dari produsen/asosiasi nasional pun berbagi pengalaman dalam penerapan standar dan manfaatnya dalam meningkatkan mutu produk mereka. (materi dapat diunduh di sini:

 https://drive.google.com/drive/folders/1Rev9rTdh9CRIZp2zLc3VVGMbNri6Jd-e?usp=sharing )

 

Kepala BSN, Bambang Prasetya menilai pertemuan ini cukup strategis mengingat era bebas dalam perdagangan antar negara seperti saat ini, menuntut peranan masyarakat yang sadar akan penggunaan barang dan jasa yang aman dan berkualitas. ”Kualitas barang dan jasa yang melalui lintas negara tetap menjadi kriteria utama dalam bertransaksi. Salah satu poin terpenting dalam perdagangan antarnegara adalah adanya kesamaan standar, kesamaan bahasa, dan kesamaan aturan, sehingga setiap produk barang atau jasa yang dijual di setiap negara memberikan manfaat bagi masyarakat di negara tersebut, juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat,” ujar Bambang.

Indonesia sendiri terus aktif dalam berbagai kegiatan dalam forum internasional, salah satunya menjadi anggota organisasi standar internasional ISO. “Indonesia sudah menjadi anggota ISO sejak tahun 1954. BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, merupakan satu-satunya instansi yang mewakili Indonesia dalam keanggotaan International Organization for Standardization (ISO),”jelas Bambang.  Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BSN dalam melakukan harmonisasi dengan standar internasional. Salah satu kegiatannya di Indonesia adalah BSN membentuk National Mirror Committee (NMC) untuk mengkoordinasikan partipasi stakeholder dalam ISO guna memperjuangkan kepentingan Indonesia sehingga hasilnya dapat maksimal.

 

Hingga saat ini, Indonesia telah memainkan peranannya secara strategis di ISO, seperti menjadi anggota ISO Council periode 2018-2020; 2009-2010; dan 2005-2006, menjadi anggota dalam ISO CSC/FIN periode 2018-2020, menjadi anggota dalam ISO Technical Management Board (ISO/TMB) periode 2012-2014, menjadi anggota dalam ISO/CTFFS (ISO Council Task Force on membership fees and sales of standards) term 2009, menjadi anggota dalam RLO (Regional Liaison Officer) for East and South East Asia (period 1997 - 2000), serta menduduki Chairman of ISO Comittee for Developing Countries (ISO/DEVCO) periode 2007-2008, 2010, dan 2011-2012.

 

Dalam kesempatan ini, Bambang juga memaparkan strategi serta role model implementasi standar di Indonesia. Dengan hadirnya Sekretaris Utama BSN, Puji Winarni, selaku perwakilan dari Indonesia dalam anggota ISO Council periode 2018-2020, Bambang pun berharap kebijakan ISO dapat mendukung penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

 

Indonesia yang diwakili oleh BSN telah ikut berpartisipasi dalam perumusan standar internasional. Diantaranya adalah ISO 22327 Security and resilience -- Emergency management -- Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system, ISO 14055 terkait Land Degradation and Desertification, serta ISO 14080 Greenhouse gases management and related activities: Framework and principles for methodologies on climate actions. Ketiga standar tersebut akan dipublikasikan oleh ISO dalam waktu dekat. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan stakeholder di dalam pengembangan standar internasional.

 

Bambang pun berharap partisipasi stakeholder dalam proses standardisasi dapat lebih meningkat sehingga peningkatan daya saing bangsa bisa terwujud. ”Pengembangan SNI adalah dari kita untuk kita, melalui komite teknis," tegas Bambang.

 

Forum Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development, khususnya dengan kehadiran Sekjen ISO diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para peserta mengenai kondisi standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia khususnya dan negara-negara berkembang pada umumnya, serta memfasilitasi peserta forum dalam menambah pengetahuan mengenai peran standar, baik itu di nasional maupun internasional.(ald-Humas)

 

 Berita terkait:

1. https://beritadewata.com/pentingnya-keterlibatan-pemangku-kepentingan-dalam-standardisasi-untuk-peningkatan-daya-saing-bangsa/

2. http://technology-indonesia.com/lain-lain/umum-lain-lain/sekjen-iso-keanggotaan-jadi-kekuatan-inti-iso/

3. https://bali.antaranews.com/berita/127940/bsn-stakeholder-dukung-standarisasi-barang-jasa

4. https://bali.antaranews.com/berita/127949/9700-standarisasi-bsn-digunakan-pelaku-industri

5. https://beritabali.com/read/2018/05/08/201805080016/Era-Online-Produk-UMKM-Harus-Miliki-Standarisasi.html

6. https://www.kabarnusa.com/2018/05/standarisasi-peningkatan-daya-saing.html

7. http://m.rri.co.id/post/berita/525304/nasional/bsn_bahas_standarisasi_produk_di_bali.html

8. https://malangvoice.com/tangkal-rawan-suap-bsn-rekomendasikan-pemda-terapkan-hal-ini

9. https://www.notullanews.com/rawan-suap-bsn-rekomendasikan-pemda-terapkan-iso-204002017

10. http://m.bisnis.com/industri/read/20180508/12/792901/kesadaran-pelaku-usaha-daring-urus-sni-masih-lemah

11. http://m.malangtimes.com/baca/27366/20180508/190359/hadiri-forum-stakeholder-di-bali-pemkot-malang-dapat-rekomendasi-sistem-manajemen-anti-penyuapan/

12. http://politikamalang.com/tangkal-suap-bsn-rekomendasikan-pemda-terapkan-iso/

13. https://bali.antaranews.com/berita/127954/bsn-pengusaha-online-utamakan-kualitas-produk

14. http://balitribune.co.id/content/diperlukan-keterlibatan-pemangku-kepentingan-guna-tingkatkan-daya-saing

15. http://m.bisnis.com/industri/read/20180508/12/792900/perdagangan-bebas-anggota-iso-berbagi-pengalaman-dorong-standarisasi

16. http://suryamalang.tribunnews.com/2018/05/11/pemda-harus-terapkan-layanan-berstandar-iso-sistem-anti-penyuapan



Basni

Ada tanggapan lebih lanjut?

Lapor
Hotline 021 392-7422 Whatsapp 0813 802 2930
Email bsn@bsn.go.id E-Pengaduan SIPMAS

Klik LAPOR untuk Pengaduan Masyarakat