Kabupaten Bogor Andalkan UMKM

BOGOR - Menghadapi Masyarakat Eko­nomi ASEAN (MEA), Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengandalkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, terutama dari segi sumber daya manusia. Sebab, kualitas pelaku UMKM menjadi krusial di tengah era MEA.

Salah satu upaya yang akan dilakukan Pem­kab Bogor adalah mengadakan pelatihan untuk para pelaku UMKM. Pemkab juga akan mengan­deng perusahaan swasta untuk melakukan pelatihan serupa.

Bupati Bogor Nu rhayanti berharap, dengan pelatihan itu, pelaku UMKM bisa semakin ter­motivasi dalam meningkatkan kualitas diri se­kaligus ikut bersaing di tengah MEA. Tidak ha­nya untuk skala lokal, tapi juga nasional dan in­ternasional.

Selain pelatihan soft skill dan keahlian yang bergantung pada bidang UMKM, pelatihan juga difokuskan pada pelayanan. "Di samping memi­liki kemampuan biSNIs dan inovasi dalam men­ciptakan produk berkualitas, pelaku juga harus mampu berbahasa asing," kata Nurhayanti.

Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor Hasan Haikal Thalib mengakui, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi poin krusial agar UMKM bisa bersaing dalam MEA. Baru sedikit dari pelaku UMKM Kabupaten Bogor yang memenuhi poin ini "UMKM harus bisa memenuhi standardisasi, seperti badan hukum, memiliki sertifikat halal, memiliki kemasan yang baik dan produk yang aman," kata Haikal.

Haikal mengatakan, secara kuantitas, potensi UMKM di Bumi Tegar Beriman sangat besar. Dari 15 ribu UMKM yang terdaftar, sekitar 80 persen di antaranya masih aktif dan produktif. Dengan jumlah itu, Haikal berharap produk lokal Bogor tidak kalah bersaing dengan negara lain.

Untuk produk andalan dalam pasar bebas ASEAN, Haikal menunjuk kuliner dan fashion. "Pakaian adat kita bagus dan unik. Apalagi, kuliner, di mana banyak sekali yang khas dari Bogor. Itulah yang akan kami andalkan nanti," katanya.

Pemkab Bogor juga akan mendorong kemu­dahan pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pasalnya, dalam era MEA, sertifikasi ini bersifat mutiak agar produk lokal bisa bersaing dengan barang produsen besar.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perda­gangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabu­paten Bogor Jona Sijabat menjelaskan, pihaknya memang belum memiliki skema pemberian kemudahan tersebut. "Tapi, kami upayakan untuk kerja sama dengan para pihak terkait," katanya.

Saat ini untuk mendapatkan sebuah sertifi­kasi SNI, pelaku UMKM harus mengeluarkan dana minimal Rp 20 juta per produk. Jona me­ngatakan, salah satu skenario yang mungkin saja dikeluarkan adalah mengurangi beban biaya tersebut.

Menurut Jona, UMKM Kabupaten Bogor memiliki potensi begitu besar. Ia mencontohkan, alas kaki dari Ciomas yang kini punya banyak peminat. "Nah, ini perlu sentuhan pemerintah. Sekarang di zaman pasar bebas ASEAN ini, sertifikasi sangat perlu," katanya.

Melalui sertifikasi ini, pelaku UMKM bisa mendapatkan berbagai keuntungan, termasuk semakin meyakinkan konsumen untuk membeli produk asli Bogor. Selain itu, produsen juga bisa lebih leluasa dalam melebarkan sayap biSNIsnya.

Dilansir laman resmi Pemeritah Kabupaten Bogor, httpbogorkab.go.id. Kepala Dinas Koperasi dan UMKN Kabupaten Bogor Rony Sukmana menyatakan, Pemkab Bogor secara penuh mendukung UMKM untuk go online agar tercipta sistem insentif ekonomi yang adil dan mandiri. Pemkab Bogor ingin UMKM tidak hanya berjualan secara konvensional, tapi juga didorong untuk menjual produknya secaraonline. adinda pryanka ed ilham tirta

Sumber : Republika, 6 Maret 2018

BERITA TERKAIT :

SNI Dibanderol Rp20 Juta

CIBINONG–RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor gencar mendorong pelaku usaha kecil agar lebih mudah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebab, setiap produk kini wajib memiliki label tersebut untuk bisa bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, Jona Sijabat menuturkan, untuk mendapatkan sertifikasi SNI pengusaha harus mengeluarkan dana setidaknya  Rp20 juta untuk satu produk.

”Ya seperti sandal atau sepatu Ciomas. Itu kan sudah mulai banyak peminatnya. Nah ini perlu sentuhan pemerintah. Sekarang di zaman pasar bebas ASEAN ini, sertifikasi sangat perlu,” urai Jona.

Lebih lanjut ia mengatakan, sertifikasi juga bisa meyakinkan masyarakat untuk membeli produk asli Bogor. Dengan memiliki cap SNI, produsen bisa lebih leluasa melebarkan bisnisnya.

”Sangat  berpengaruh. Bagaimana cara untuk menarik kepercayaan konsumen akan produk lokal,” kata Jona.

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti menilai, selain SNI kualitas sumber daya manusia usaha kecil menengah (UKM) juga perlu ditingkatkan.

”MEA tidak bisa kita hindari, akan ada pelatihan nanti dibantu beberapa pihak swata juga,” kata Nurhayanti. Ia mengambil sisi positif dari adanya MEA ini, yakni untuk meningkatkan daya saing produk lokal di kancah internasional.

”Jangan berkutat di nasional saja. Harus bisa go internasional. Makanya mereka harus punya kemampuan biSNIs dan inovasi dalam menciptakan produk berkualitas dan tentunya mampu berbahasa asing,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor Hasan Haikal Thalib menjelaskan, peningkatan SDM merupakan satu-satunya cara untuk dapat bersaing dalam MEA.
”UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) juga harus bisa memenuhi standarisasi seperti badan hukum, memiliki sertifikat halal, memiliki kemasan yang baik dan produk yang aman. Itu hanya bisa diwujudkan dengan peningkatan kualitas SDM. Jangan sampai kita kalah dari negara tetangga,” katanya.

Dari 15 ribu UMKM yang terdaftar, Haikal mengaku 80 persen di antaranya masih aktif dan produktif.

”Ini dia yang mesti kita manfaatkan. Dengan jumlah yang banyak, jangan sampi kita kalah atau tidak bisa bersaing,” ujarnya.

Kuliner dan fashion, kata Haikal, merupakan beberapa sektor yang menjadi andalan dalam pasar bebas ASEAN.

”Pakaian adat kita bagus dan menarik. Apalagi kuliner. Banyak sekali yang khas dari Bogor. Itulah yang akan kami andalkan nanti,” tandasnya. (wil/c)

SUMBER : radarbogor.id, 5 Maret 2018