RAPBN Tahun 2018, Pemerintah Fokus Pada Pemerataan Ekonomi

Menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-72, pemerintah menyampaikan keterangan atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 beserta nota keterangannya. “Momen ini mengingatkan kita tentang janji-janji kemerdekaan yang harus kita penuhi. Momen ini mengingatkan kita bahwa janji-janji kemerdekaan hanya bisa kita capai bila kita kerja bersama”. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa dengan Jokowi dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa 16 Agustus 2017.

RAPBN Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan program pembangunan kabinet kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “RAPBN tahun 2018 harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan dan membuka lapangan pekerjaan,” tegas Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa RAPBN tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada 3 kebijakan utama. Pertama, mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan asset negara. Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non pioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran. Sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran dan prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas di sentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik. Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan yang dilakukan melalui pengendalian deficit dan rasio hutang, deficit kesimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan kreatif financing seperti melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPPU.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini dihadiri pula oleh segenap Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Turut hadir dalam Sidang Paripurna ini, Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Puji Winarni serta Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi BSN, Kukuh S. Achmad (ald-Humas)