BSN Siapkan Langkah Strategis Pengembangan Metrologi Kimia di Indonesia

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB Germany, Lembaga Metrologi Nasional Jerman) mengadakan forum bertajuk "Metrology in Chemistry Stakeholder Event" pada Kamis (11/7/19) di Tangerang Selatan.

Forum ini diikuti oleh sekitar 90 peserta yang merupakan stakeholder BSN di bidang metrologi (pengukuran), seperti Laboratorium Uji, instansi pemerintah, swasta, dan lain-lain. Forum ini digelar sebagai langkah awal pengelolaan metrologi secara lebih intensif serta dalam rangka menyiapkan langkah strategis dan roadmap pengembangan metrologi kimia Indonesia di masa depan.

Deputi Bidang SNSU BSN Hastori membuka secara resmi kegiatan ini. Dalam sambutannya Hastori menyampaikan bahwa saat ini, berkenaan dengan implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta telah diberlakukannya Peraturan Presiden No. 4 tahun 2018 tentang BSN, kewenangan pengelolaan SNSU dialihkan ke BSN. Dengan adanya tugas dan fungsi baru pada BSN tersebut, telah dilakukan reorganisasi pada BSN dengan memasukkan pengelolaan SNSU sebagai salah satu kedeputian baru di BSN, yaitu Deputi Bidang SNSU.

"Dengan telah terbentuknya struktur baru, BSN diharapkan dapat mengimplementasikan secara optimal infrastruktur mutu nasional yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian Kesesuaian dan Metrologi, guna mewujudkan sebuah sistem yang mampu meningkatkan daya saing nasional serta menjamin peredaran produk yang memenuhi kualitas dan persyaratan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup, hingga akhirnya kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat lebih ditingkatkan," ujar Hastori.

Dengan adanya pilar metrologi dalam organisasi BSN ini, lanjut Hastori, perlu diperhatikan juga langkah strategis yang akan dijalankan BSN dalam mengembangkan metrologi agar selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan pencapaian visi standardisasi nasional 2015-2025, yaitu sistem standardisasi nasional yang mampu mendukung peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia. Kegiatan penelitian atau kajian tentang kebutuhan stakeholder akan ketersediaan SNSU atau ketertelusuran pengukuran menjadi hal yang krusial, tentu saja dengan mempertimbangkan isu eksternal dan internal saat ini, khususnya di lingkup metrologi kimia.

Tugas pokok dan fungsi yang terkait SNSU kimia di BSN berada di bawah Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia. Subdirektorat SNSU Kimia memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengembangkan metrologi kimia di Indonesia dan mendiseminasikan ketertelusuran pengukuran di bidang kimia kepada laboratorium-laboratorium pengujian di Indonesia, melalui penyediaan Certified Reference Material (CRM) dan penyediaan nilai acuan untuk material Uji Profisiensi.

"Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut di lingkup nasional, Laboratorium Metrologi Kimia pada Subdirektorat SNSU Kimia juga melakukan koordinasi dengan institusi-institusi lain yang berfungsi sebagai laboratorium rujukan, yaitu laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal, kini menjadi P3KLL), Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan (BBP2HP), Balai Besar Industri Agro (BBIA), Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Ditstandalitu, Kementerian Perdagangan), dan Laboratorium Kesehatan Daerah provinsi DKI Jakarta (Labkesda)," kata Hastori.

Hal ini dilakukan mengingat begitu luasnya bidang pengukuran kimia yang meliputi berbagai sektor seperti pangan, lingkungan, energi, kesehatan, dan lain-lain, sehingga penyediaan serta diseminasi ketertelusuran pengukuran kimia kami anggap akan lebih efektif jika dilakukan oleh beberapa lembaga terkait. Berbagai kegiatan seperti diskusi, training, dan bantuan teknis melalui kedatangan tenaga ahli telah dilakukan secara tahunan dan kontinu dalam rangka pengembangan kompetensi, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB Germany, Lembaga Metrologi Nasional Jerman).

Namun demikian, dengan melihat begitu kompleks dan luasnya kegiatan atau cakupan yang berkaitan dengan pengukuran kimia ini, Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia menyadari tetap pentingnya untuk mengoptimalkan Working Group Metrologi Kimia dan juga menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti laboratorium pengujian, industri, akademisi, dan asosiasi sebagai partner BSN dalam mengembangkan metrologi kimia di Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan ketertelusuran untuk pengujian kimia, radiasi dan biologi di berbagai sektor seperti pangan, kesehatan, lingkungan dan energi. Harapannya, berbagai masukan dan harapan dari stakeholder, dapat menjadi pertimbangan bagi BSN untuk memetakan kebutuhan ketertelusuran pada pengukuran kimia di Indonesia, menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut, mempertimbangkan adanya sinergi antar institusi yang dapat dilakukan serta selanjutnya terjalin kerjasama yang berkesinambungan serta terstruktur.

"Dengan demikian, BSN dapat menentukan dan menyiapkan langkah yang strategis dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan terkait ketertelusuran pengukuran kimia tersebut dan mewujudkan infrastruktur mutu nasional yang berjalan secara optimal," terang Hastori.

Forum "Metrology in Chemistry Stakeholder Event" kali ini menghadirkan narasumber dan expert (ahli) dari berbagai kalangan yakni Elena Ammel (PTB), Dr. Ulrich Diekmann (PTB), Dr. Tin Win (PTB), Dr. Charun Yafa (PTB), Dra. Chairun Nissa, Apt. MP (BPOM), Ilham Rakhman Hakim (ESDM), Dr. Ghufron Zaid (BSN), serta Dyah Styarini (BSN).

Elena dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa infrastruktur mutu bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, serta perlindungan konsumen, lingkungan dan kesehatan. "Mutu adalah sesuatu yang terukur. Oleh karena itu, metrologi, sebagai sebuah ilmu pengukuran dan bisnis proses SNSU BSN, memainkan peran penting dalam infrastruktur mutu," tandas Elena.(ria-humas)