Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Kepala BSN Paparkan SPK di Korea Aerosol Conference 2019

  • Kamis, 04 Juli 2019
  • - -
  • 334 kali

Sebagai tindak lanjut kerjasama antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Korea Conformity Laboratory (KCL) beberapa waktu lalu, Kepala BSN, Bambang Prasetya menghadiri Korea Aerosol Conference 2019 dan memberikan Keynote Speech terkait dengan perkembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) untuk lingkup Aerosol di Indonesia di Yongpyong Resort, Pyeongchang, Korea Selatan pada tanggal 1-5 Juli 2019. 

 

Sebagaimana diketahui, KCL yang merupakan anggota dari Korean Association for Particle and Aerosol Research (KAPAR) adalah organisasi berkewenangan secara internasional dalam hal pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang diakui memberikan jasa pengujian dan inspeksi yang akurat, dapat diandalkan dan aman untuk berbagai produk industri seperti kesehatan dan keselamatan, perangkat medis, lingkungan, komoditas, makanan, kosmetik, dan lain-lain. Sementara, KAPAR (Asosiasi Korea untuk Penelitian Partikel dan Aerosol) ditemukan pada tahun 1994 oleh 89 anggota untuk mempromosikan penelitian tentang teknologi aerosol dan partikel di Korea.

Dalam sambutannya, Bambang mengungkapkan terdapat 4 SNI terkait aerosol dan 2 laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Empat SNI tersebut adalah SNI 8489:2018 Metode uji standar evaluasi Efisiensi Filtrasi Bakteri (Bacterial Filtration Efficiency/BFE) dari material masker medis, menggunakan aerosol biologis Staphylococcus aureus (ASTM F2101-14, IDT); SNI ISO/TS 12025:2015 Material nano - Kuantifikasi pelepasan objek nano dari serbuk yang dihasilkan dari aerosol (ISO/TS 12025:2012, IDT); SNI 16-4946.3-1998 Penolak nyamuk, aerosol; dan SNI 06-4368-1996 Anti nyamuk aerosol. Sementara 2 laboratorium ujinya yakni Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit, Salatiga serta Lembaga Penyakit Tropis, Univeritas Airlangga, Surabaya.

 

“Ke depan, standar mengenai aerosol di Indonesia akan berkembang. Apalagi, berdasarkan data dari Godrej Indonesia yang merupakan perusahaan perawatan rumah tangga di Indonesia, menyebutkan bahwa empat dari sepuluh rumah tangga di Indonesia menggunakan pengusir nyamuk, dengan nilai pasar Rp.5 triliun, dan 20% dari nilai tersebut dibuat dari aerosol,” jelas Bambang.

 

Bambang meyakini permintaan produk aerosol ke depan semakin meningkat. Namun, disisi lain muncul akibat yang timbulkan dari aerosol salah satunya, udara polusi dari pengusir nyamuk. Dan standar menjadi penting dalam sebuah produk untuk melindungi konsumen.

 

“Disinilah peran standar. Standardisasi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas dari produk aerosol, dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik menuju produk berkualitas tinggi. Seperti diketahui, standar dikembangkan berdasarkan penelitian dan akan dibahas oleh komite teknis untuk mencapai konsensus dari para pemangku kepentingan,” paparnya.

 

Oleh karenanya melalui acara ini, Bambang berharap kerjasama antara Indonesia dan Korea semakin erat, terutama dalam penelitian dan pengembangan standar produk aerosol.

 

Sebelum konferensi ini, dilakukan pertemuan khusus antara BSN dengan KCL di kantor pusat KCL. Kemudian, setelah pembukaan konferensi, dilaksanakan sesi pertemuan antara Indonesia dengan Korea

Selain Bambang hadir dalam Korea Aerosol Conference 2019, Chairman of KAPAR, Jungho Hwang, Dr. Sangu Lee dari KCL, President KCL, Mr. Kapseok YOON; CEO ART Plus (Aerosol Research and Technology Plus), Mr.Kitai Kang; Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Nasrudin Irawan, Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Konny Sagala, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Sony Sulaksono, Baristand Medan, serta perwakilan dari Balai Besar Kimia Kemasan,   Ira Setiawati dan Ilham Fauzi (humas)

 



Basni

Ada tanggapan lebih lanjut?

Lapor
Hotline 021 392-7422 Whatsapp 0813 802 2930
Email bsn@bsn.go.id E-Pengaduan SIPMAS

Klik LAPOR untuk Pengaduan Masyarakat