BSN dan Disperin Riau Fasilitasi 40 IKM Sertifikasi SNI Hingga Tahun 2024

Pekanbaru. Kepala Dinas Perindustrian Riau Asrizal menjelaskan akan memfasilitasi sebanyak 40 IKM hingga tahun 2024 untuk mendapatkan sertifikasi SNI dalam rangka penerapan SNI baik wajib maupun sukarela serta meningkatkan daya saing produk Riau. Selaras dengan visi Dinas Perindustrian Riau yakni "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing" maka dilaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian Riau 2020-2024 di Aula Dinas Perindustrian Riau (Rabu, 26/6/19).

Asrizal menjelaskan dalam pelaksanannya kegiatan penerapan SNI di provinsi Riau akan dibantu oleh Kantor Layanan Teknis (KLT) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Riau. Hingga saat ini, industri yang telah menerapkan SNI di Riau berjumlah 7 industri. Setiap tahun mulai dari tahun 2020 Disperin Riau telah mengganggarkan untuk 8 IKM, sehingga diakhir tahun 2024 dapat tercipta 40 industri yang akan mendapatkan sertifikasi SNI. "Peningkatan jumlah industri yang menerapkan SNI mampu meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi pasar nasional dan global." kata Asrizal.

Senada dengan Asrizal, Pelaksana KLT BSN Riau Rommy menerangkan akan bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam hal peningkatan jumlah industri yang menerapkan SNI dan penambahan ruang lingkup bagi lembaga sertifikasi produk untuk mendukung kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah kerja KLT BSN Riau. Pemahaman bagi pelaku usaha khususnya IKM dalam hal penerapan standardisasi perlu ditingkatkan dengan melibatkan dinas, CSR perusahaan, dan akademik. "Kedepannya sinergi ini akan meringankan tugas kita dalam menciptakan sektor industri di Riau yang berdaya saing" ujar Rommy.

KLT BSN Riau telah diresmikan oleh Gubernur Riau Syamsuar dan Kepala BSN Bambang Prasetya untuk melayani kegiatan informasi, pendidikan dan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah kerja KLT BSN Riau yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Selain itu, konsultasi sertifikasi SNI dan akreditasi oleh KAN, serta pembinaan kepada pelaku usaha khususnya UKM dalam penerapan SNI. Diharapkan kehadiran KLT BSN mampu meningkatkan daya saing IKM dalam hal penerapan SNI dan bertumbuhnya lembaga penilaian kesesuaian yang sesuai dengan produk unggulan daerah masing-masing. (rmy/azm)