Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Partisipasi Indonesia pada Thematic Session Sidang Komite TBT WTO

  • Senin, 11 Maret 2019
  • Prasetyo Nugroho
  • 318 kali

Sidang reguler komite TBT WTO kembali dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Maret 2019 di Jenewa, Swiss. Sidang kali ini dipimpin oleh Mr. Jose Manuel Campos dari Chile. Sesuai dengan rekomendasi Eight Triennial Review,  sidang kali ini akan diawali dengan sesi informal yaitu thematic session, dimana anggota WTO akan memberikan pengalaman mengenai penerapan Good Regulatory Practices (GRP) dan Conformity Assessment Procedures (CAP).

Indonesia turut menyampaikan pengalaman mengenai penerapan GRP. Dr. Zakiyah, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (BSN) dalam presentasinya menyampaikan bahwa Indonesia sangat concern  untuk menerapkan Persetujuan tentang Hambatan Teknis dalam perdagangan  (Agreement on Technical Barrier to Trade)  secara efektif. Suatu Agreement yang mengakui pentingnya kontribusi yang dapat diberikan oleh standar dan sistem penilaian kesesuaian  dalam efisiensi produksi dan melancarkan pelaksanaan perdagangan internasional.

BSN yang ditunjuk sebagai Nofication Body and Enquiry Point perlu memperkuat koordinasi internal  dan keterlibatan stakeholder baik dengan kementerian/lembaga non kementerian, asosiasi terkait dengan perdagangan maupun  asosasi lembaga penilaian kesesuaian.  Oleh karena itu pada tahun 2017,  Indonesia telah membetuk Komite Nasional (Komnas) Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (HTP) dan  kenggotaan komnas  melalui Peraturan Kepala BSN.  Komnas berfungsi untuk mendukung pelaksanaan prinsip transparansi di Perjanjian TBT WTO serta menyusun posisi Indonesia dalam merespon  pertanyaan dan tanggapan anggota WTO. Komnas HTP juga melakukan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan data ilmiah, pelaksanaan Regulatory Impact Asssessment terhadap regulasi,  dan memberikan masukan serta pertimbangan terhadap kasus sengketa yang dihadapi Indonesia.  Dalam pelaksanaannya Komnas ini didukung oleh 13 Kelompok kerja spesifik untuk memperkuat dukungan data sesuai sektor.  Dalam hal tertentu Komnas HTP juga didukung  oleh para akademisi/riset untuk memperkuat pertimbangan ilmiah. Zakiyah juga menyampaikan  strategic objecive  Komnas HTP 2019-2024 yaitu meningkatkan daya saing produk Indonesia untuk ekspor melalui fasilitasi penyelesaian hambatan teknis dalam perdangana, Penguatan poisisi Indonesia dalam penetapan regulasi teknis yang berdasarkan GRP,  dan identifikasi serta analisa kebijakan perdagangan negara anggota WTO dalam rangka meningkatkan akses pasar.  Tentu saja penguatan koordinasi antara kementerian/lembaga  dan institusi terkait  masih terus diperlukan,  juga keberadaan Komnas HTP tidak  terbatas untuk melayani isu-isu terkait TBT-WTO, tetapi juga untuk mendukung negosiasi perdagangan Indonesia.

Selain Indonesia terdapat beberapa anggota WTO yang menyampaikan pengalaman domestik terkait penerapan GRP dimasing-masing negara, beberapa anggota WTO yang turut memberikan presentasi diantaranya:

  1. Kenya membagikan pengalaman mengenai TBT Domestic Coordination Mechanism
  2. New Zealand memberikan informasi mengenai New Zealand's TBT User Guide for Regulators and other approaches to domestic coordination.
  3. Chile membagikan pengalaman mengenai National Commission on Technical Barriers to Trade, Inter-ministerial Coordination for the Promotion of Transparency and Identification of Trade Concerns
  4. China memberikan informasi mengenai Understanding and implementing experience on good regulatory practice at the border.
  5. Guatemala membagikan pengalaman mengenai National consultations process regarding in particular trade concerns.
  6. United States membagikan pengalaman mengenai Internal Coordination Mechanisms
  7. Australia memberikan informasi mengenai Internal coordination – Australia’s approach to the involvement of national quality infrastructure in meeting the objectives of the TBT agreement

 



Basni

Ada tanggapan lebih lanjut?

Lapor
Hotline 021 392-7422 Whatsapp 0813 802 2930
Email bsn@bsn.go.id E-Pengaduan SIPMAS

Klik LAPOR untuk Pengaduan Masyarakat