Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN) berencana menerapkan standar internasional dalam sistem seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Deputi Meneg PAN Bidang Pelayanan Publik Cerdas Kaban mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah (pemda), departemen, dan instansi pemerintah pusat untuk menggunakan ISO 9001:2008 dalam perekrutan CPNS. Standardisasi internasional ini, ujar dia, diharapkan bisa menghasilkan CPNS yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik. ”Memang, saat ini baru Departemen Luar Negeri (Deplu) yang sudah menggunakan standar internasional ini.

Ke depan, semua instansi dan departemen harus menggunakan sistem perekrutan seperti ini,” tandas Cerdas di Jakarta kemarin. Menurut dia, pola perekrutan dengan standardisasi internasional ini akan menjadi standar baku dalam seleksi CPNS. Kemeneg PAN akan terus mendorong daerah dan instansi-instansi pemerintah untuk melakukan pola perekrutan secepat mungkin. ”Karena, kualitas perekrutan yang bagus akan menghasilkan pegawai yang berkualitas pula,”ujarnya.

Dengan kualitas pegawai yang tinggi,menurut Cerdas,secara otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian,salah satu tujuan pemerintah untuk menciptakan good and clean governance dapat diwujudkan. Cerdas mengungkapkan, dari sekian banyak departemen dan instansi pemerintah di tingkat pusat, baru Deplu yang mengantongi sertifikat ISO 9001:2008.

Sertifikat itu,menurut dia, sudah diserahkanMenteriNegaraPendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendy beberapa waktu lalu.Dengan sertifikasi ini, tandas Cerdas, Deplu dinilai telah memiliki standar yang tinggi dalam perekrutan CPNS.Meski demikian, pemerintah, melalui Kemeneg PAN, sudah menyerahkan seluruh penerimaan CPNS kepada instansi dan pemerintah daerah setempat.

Adapun pemerintah pusat, ujar dia, hanya setuju jika memang anggaran pusat memenuhi dan sesuai dengan formasi kebutuhan instansi dan pemda terkait. ”Jadi, perekrutan memang sudah tidak terpusat, tetapi diserahkan ke daerah masingmasing,” paparnya. Karena itu, pemda dan instansi di daerah juga perlu bersaing untuk mendapatkan sertifikat ISO tersebut. Hal senada diungkapkan Deputi Meneg PAN Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Ramli Effendi Idris Naibaho.Menurut dia,pola perekrutan CPNS sudah lama diserahkan kepada daerah.

Pemerintah pusat,menurut dia,hanya memiliki kewenangan melakukan persetujuan terhadap formasi yang diusulkan dengan tetap dise-suaikan dengan anggaran negara.”Karena itu, jika daerah ingin menerapkan standarisasi internasional ini,harus meningkatkan kualitas agar mendapatkan sertifikat ISO,”paparnya. Mengenai pola perekrutan CPNS di Deplu, ujar Ramli, memang sejak awal sudah menggunakan sistem perekrutan dengan standar internasional.

Penggunaan sistem ini,kata dia,merupakan pengakuan dan jaminan terhadap mutu sistem rekrutmen di Deplu. Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda sebelumnya mengatakan, perolehan sertifikat ISO dalam proses perekrutan CPNS di lingkungan Deplu adalah untuk menciptakan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance. Perekrutan CPNS di Deplu, tandas dia, dijamin bersih dan tidak ada titipan dari siapa pun.

Sistem ini,menurut Hassan, sudah terbangun secara mapan dan berkelanjutan.Ke depan,ujar Menlu,sistem perekrutan CPNS di Deplu tidak terpengaruh oleh siapapun yang menjadi pejabat pengelola kepegawaian maupun pimpinan departemen.
”Dengan komitmen dan konsistensi yang kuat, sistem rekrutmen di Deplu ini kemudian berhasil mendapatkan sertifikasi jaminan manajemen mutu ISO 9001:2008,” tandasnya. (sofian dwi)

Sumber : Koran Seputar Indonesia
Minggu, 13 April 2009