Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

BSN BERPARTISIPASI DALAM TRADE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (T4SD) FORUM DAN UNCTAD/UNFSS CONFERENCE ON VOLUNTARY SUSTAINABILITY STANDARDS (VSS)

  • Jumat, 06 Oktober 2017
  • 6469 kali

 

 

Sustainability standard atau standar keberlanjutan, baik sukarela maupun wajib, saat ini menjadi salah satu isu utama dalam perdagangan dunia termasuk dalam upaya untuk berpartisipasi dalam rantai pasok dan rantai nilai global. Berkembangnya standar keberlanjutan dipandang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai tulang punggung ekonomi terutama di negara berkembang saat ini menghadapi banyak tantangan untuk dapat menerapkan standar keberlanjutan. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan UKM tersebut, German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) bekerjasama dengan German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) mensponsori lembaga penelitian di lima negara peserta DIE’s Managing Global Governance (MGG) network i.e. Brazil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan untuk mendalami peluang dan hambatan UKM dalam mengadopsi standar keberlanjutan serta alternatif kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan guna mendukung UKM. Penelitian di Indonesia dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Lembaga Penelitian DEFINIT. Hasil penelitian tersebut dipresentasikan dan didiskusikan dalam Pertemuan ke-4 Perdagangan untuk Pembangunan Berkelanjutan (T4SD Forum) tanggal 25-26 September 2017 di Jenewa, Swiss dengan tuan rumah The International Trade Centre (ITC), organisasi gabungan antara PBB dan WTO. Dalam kesempatan ini, BSN diwakili Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional.

Hasil penelitian pada intinya menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan standar keberlanjutan adalah masih rendahnya kesadaran akan pentingnya standar, akses terhadap informasi serta biaya penerapan dan sertifikasi yang tinggi.  Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kemampuan UKM diantaranya adalah dukungan regulasi dan penegakan hukum, infrastruktur, pembiayaan, serta pelatihan dan bantuan teknis. 

Sejalan dengan acara tersebut juga diselenggarakan seminar tentang Voluntary Sustainability Standards (VSS), Market Access, and Trade-led Sustainable Development oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) didukung oeh United Nations Forum on Sustainable Standards (UNFSS) dan DIE pada tanggal 27-28 September 2017. Dalam kesempatan ini, BSN menyampaikan perspektif tentang penerapan VSS di Indonesia yang pada intinya bahwa isu keberlanjutan serta permintaan akan produk yang memenuhi standar keberlanjutan di pasar global semakin meningkat sebagaimana tercermin dari apa yang dihadapi oleh ekspor produk kayu dan hasil perikanan dari Indonesia ke pasar global. Produk yang dapat memenuhi permintaan konsumen yang peduli akan isu keberlanjutan mendapatkan nilai tambah yang lebih seperti terlihat pada produk organik. 

 

Dalam rangka mendukung penerapan VSS, India (2016) serta  Brazil dan China (2017) telah meluncurkan VSS National Platform. Bagi ketiga negara tersebut, National Platform dimaksudkan untuk memfasilitasi dialog antar pelaku kepentingan mengenai upaya memaksimalkan manfaat pembangunan berkelanjutan, peluang akses pasar, mendukung penelitian, menyediakan jasa dan mempromosikan kegiatan terkait VSS.

Negara lain termasuk Indonesia didorong untuk juga dapat membentuk National Platform untuk VSS sebagai wadah untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam pencapaian SDG, sebagai instrumen untuk memfasilitasi kepentingan dan minat para pemangku kepentingan yang peduli tentang VSS dan sebagai alat untuk koordinasi dan kerjasama yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan (pks-bsn).