detail

Janji Tak Ada Penggerebekan Lagi, Mendag Minta Perdagangan Beras Berjalan Normal Lagi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah meminta agar para produsen, pedagang dan konsumen komoditas beras melakukan transaksi secara normal.


Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta kepada semua pihak agar tidak resah akibat adanya penggerebekan yang terjadi akhir pekan kemarin. Dia menegaskan bahwa langkah Satuan Tugas Pengendalian Pangan tersebut tidak terkait dengan penerapan harga eceran tertinggi (HET).


“Tidak usah ada keresahan dan tidak usah khawatir. Aturan HET belum diundangkan maka tidak diberlakukan,” ujarnya di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Jumat (28/7/17).


Kendati demikian, Enggartiasto meminta agar para pedagang juga mengambil margin keuntungan yang wajar. Dia juga menjamin bahwa ke depan tidak akan ada penggerebekan yang dilakukan kepada pedagang dan produsen beras.


“Saya mewakili pemerintah menegaskan bahwa kasus PT Indo Beras Unggul bukan karena HET,” tegasnya.


Seperti diketahui, Jumat (21/7) dini hari, masyarakat dikejutkan dengan penggerebekan yang dilakukan oleh tim Satuan Tugas Pengendalian Pangan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di salah satu gudang milik PT Indo Beras Usaha (IBU), Bekasi, Jawa Barat.


Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan menggeruduk langsung gudang produsen beras kemasan merek Cap Ayam Jago serta Maknyuss itu.


Satgas Pangan menemukan adanya indikasi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Indo Beras Usaha. Pihak perseroan diduga telah menjual produk yang tak sesuai antara isi dan kemasan label yang tertera.


Dalam keterangan resminya, Polri juga menyatakan nilai kandungan gizi yang tertera dalam kemasan beras produksi hasil produksi PT IBU tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan labaratorium. Temuan Polri menyebutkan bahwa angka kecukupan gizi protein pada beras merek Cap Ayam Jago hanya 7,73% meski di label kemasan tertulis 14%.


Untuk beras merek Maknyuss, kecukupan pemenuhan protein yang tercantum dalam kemasan sebesar 14% padahal lebih kecil yakni 7,72%. Sedangkan, pemenuhan karbohidrat disebutkan sebesar 27% padahal lebih besar yaitu 81,47%.


Di sisi lain, Satgas Pangan juga menuduh PT IBU mengambil keuntungan yang tidak wajar. Pihak perseroan disebut telah mengemas ulang beras jenis medium agar dapat dijual dengan harga beras premium. Bahkan, Kementerian Pertanian menyebut beras yang dijual termasuk ke dalam kategori subsidi dari pemerintah.


Pihak perseroan diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tim Satgas Pangan telah memberikan garis polisi di gudang milik PT IBU, yang saat penggurudukan, menyimpan 1.161 ton beras kemasan serta memeriksa 16 orang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.


Sejumlah dugaan tersebut langsung dibantah oleh PT IBU. Manajemen mengumpulkan sejumlah media di Hotel Atlet Century, Jakarta, Sabtu (22/7/17) untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penipuan kualitas beras.


Dalam kesempatan itu, Juru Bicara PT IBU Jo Tjong Seng menampik sejumlah tudingan yang dilayangkan oleh Tim Satgas Pangan. Dia menyatakan perseroan tidak menggunakan beras bersubsidi dalam proses produksi beras kemasan merek Cap Ayam Jago dan Maknyuss.


“Perseroan membeli gabah dari para petani yang berada disekitar pabrik. Hal itu umum dilakukan oleh produsen beras lainnya,” paparnya.


Dia menjelaskan bahwa kadar kandungan gizi yang tertera dalam kemasan beras yang diproduksi PT IBU telah melewati pengujian di laboratorium indepen yang terakreditasi. Menurutnya, perbedaan angka antara hasil uji Polri dan milik perseroan masih dalam batas toleransi.


Dari segi kualitas, Jo menyatakan deskripsi mutu yang tertera dalam kemasan beras Cap Ayam Jago dan Maknyuss telah mengantongi sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Bukti tersebut dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

“Deskripsi mutu yang dikeluarkan oleh BSN adalah berdasarkan parameter fisik atau visual bukan pada jenis atau varietas berasnya,” jelasnya.


Perseroan juga membantah tudingan bahwa mereka menjual produk dengan harga mahal. Jo mengungkapkan penentuan harga eceran di konsumen berada di tangan penjual akhir.


Penentuan harga akhir atau harga eceran yang dibeli konsumen bergantung oleh gerai yang menjual produk mereka. “PT Indo Beras Unggul tidak memiliki kuasa dalam menentukan harga eceran karena bisnis kami adalah business to business.”

 

Link: http://industri.bisnis.com/read/20170728/12/675942/janji-tak-ada-penggerebekan-lagi-mendag-minta-perdagangan-beras-berjalan-normal-lagi


Dilihat : 60