BSN akan gencarkan sosialisasi SNI

Meskipun secara umum evaluasi kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya, namun tantangan BSN ke depan juga semakin besar. Dibutuhkan sinergi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan agar standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian ini yang disampaikan Kepala BSN, Bambang Prasetya pada wawancara khusus dengan jurnalis Bisnis Indonesia, Adi Pratomo di Jakarta (28/12/2016).

Evaluasi kinerja tahun 2016 diantaranya terlihat pada data pemenuhan standar produk barang dan jasa yang dilihat dari jumlah sertifikat kesesuaian berbasis standar (sistem, produk, jasa) yang diterbitkan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian). “Evaluasi menunjukkan kecenderungan yang meningkat yang saat ini telah berjumlah 12.146 sertifikat SNI melebihi target BSN 10.500 sertifikat SNI,”ujar Bambang. Begitu halnya, bila dilihat dari jenis produk yang bertanda SNI, juga terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 131%.

Sekretaris Utama BSN yang juga Plt. Deputi Bidang Kerjasama dan Penelitian Standardisasi BSN, Puji Winarni menambahkan, adanya kebijakan pemerintah terkait pemotongan anggaran, tidak mempengaruhi kinerja BSN. Bahkan, dari data dan informasi yang dimiliki BSN menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap standar meningkat.

”Namun demikian, cara berpikirnya jangan sampai terbalik, seperti anggapan bahwa dengan anggaran dipotong saja BSN bisa berkinerja baik, sehingga tidak perlu tambahan anggaran. Tantangan BSN ke depan semakin besar sehingga dibutuhkan dukungan jumlah Sumber Daya Manusia, Infrastruktur termasuk gedung perkantoran dan laboratorium uji, dan pastinya anggaran yang besar agar capaian BSN bisa lebih berlipat-lipat dari yang dicapai sekarang,”tegas Puji.

Bambang menjelaskan, persoalan SNI salah satunya terkait pemenuhan SNI itu sendiri. “Bila dilihat kegiatan monitoring dan evaluasi integritas tanda SNI yang dilakukan BSN sejak tahun 2008, prinsip penerapan standar (SNI) yang bersifat sukarela memiliki korelasi positif. Namun demikian, memang kita perlu meningkatkan dan mendorong tingkat kesesuaian produk penerapan SNI secara wajib,”kata Bambang.

Oleh karenanya, tantangan BSN ke depan adalah bagaimana meningkatkan sosialisasi dan menggencarkan kampanye cinta produk dalam negeri berSNI terutama justru di kalangan pemerintah/BUMN (Badan Usaha Milik Negara). “Kami mendapatkan keluhan dari pengusaha terutama ketika berkunjung ke industri penerap SNI PT. Jaly Indonesia Utama yang memiliki masalah dalam proses tender pemerintah yang katanya malah mengutamakan produk dengan brand asing tanpa label SNI dalam proses tersebut,”ujarnya.

Tantangan lain BSN adalah soal penegakkan hukum terhadap industri atau organisasi yang tak mentaati aturan SNI yang diberlakukan secara wajib. “Terkait hal ini kami sudah melakukan MoU dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan kegiatan preventif dan penegakkan hukum terkait penerapan SNI,”kata Puji menambahkan. Kegiatan preventif berupa kegiatan sosialisasi SNI bersama-sama dengan POLRI, adapun kegiatan penegakkan hukum berupa tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan SNI. Sebagaimana diketahui, BSN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pasar. Dengan begitu, perlu dilakukan kerjasama dengan pihak terkait salah satunya dengan POLRI.

Tantangan lain BSN yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga bisa berdaya saing dengan menerapkan SNI. “Jangan sampai pemberlakuan SNI secara wajib justru malah menyulitkan UKM untuk bersaing. Mereka perlu mendapat bantuan pembinaan sehingga mampu meraih sertifikat SNI,”kata Bambang. Sesuai amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah wajib membantu UKM meraih SNI. “Kami melihat di daerah-daerah sudah mulai melakukan kegiatan pembinaan terhadap UKM. Kami berharap instansi lain memiliki program yang sama sehingga UKM merasa terbantu dan tidak terbebani oleh biaya sertifikasi SNI yang dinilai terlalu mahal,”tambah Bambang.

Ke depan BSN akan mengusulkan adanya Technical Assistance di beberapa tempat seperti di Pemerintah Daerah yang SDM nya nanti bisa bekerjasama dengan Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). Juga akan mengubah bentuk sosialisasi seperti seminar setengah hari, dengan kegiatan dalam bentuk workshop yang mengupas studi kasus terkait SNI dari beberapa pelaku usaha atau organisasi di daerah. (DNW/humas, foto:Aldy/humas)