BSN dan Kemenpan RB Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup mindset dan cultural set, penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, penataan tata laksana, penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) pun berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak reformasi birokrasi dicanangkan, BSN terus melakukan program-program peningkatan reformasi birokrasi dalam tubuh BSN.

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi tersebut untuk tahun 2016, BSN menerima kunjungan Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Rabu (24/8/2016) di Kantor BSN, Jakarta. Tim evaluator yang dipimpin Teguh Widjinarko beranggotakan Sri Widiastuti, Agus Taruno, Firmansyah, Anesia Ribka, dan Juni Fairnando ini. Kunjungan ini disambut oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi BSN yang diketuai Sekretaris Utama BSN Puji Winarni.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi BSN yang dibagi menjadi tiga Kelompok Kerja (Pokja) memaparkan program peningkatan reformasi birokrasi yang telah dicapai dan akan dilakukan di lingkungan BSN. Pokja I menyampaikan capaian dalam manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, serta penataan tata laksana. Adapun Pokja II memaparkan pelaksanaan program-program penataan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pelaksanaan quick wins BSN. Sedangkan Pokja III mempresentasikan hasil program penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Teguh dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, ada banyak kemajuan-kemajuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh BSN dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, Tim Evaluator Kemenpan RB akan mengevaluasi program-program yang dilakukan BSN untuk menentukan indeks reformasi birokrasi yang dicapai untuk Tahun 2016.(ria-humas)