Mewujudkan Hasil Perikanan Yang Terpercaya Dengan Standar

”Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan sekadar jongos di kapal, tetapi mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang.” Pidato tersebut disampaikan Presiden Soekarno pada tahun 1953. Indonesia sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah menunjukkan kekuatannya dibidang kemaritiman. Terletak diantara dua samudera dan diapit dua benua serta bentuk negara kepulauan menjadi modal besar Indonesia untuk dapat menjadi poros maritim dunia.

Pengelolaan sumber daya laut untuk perikanan, wisata bahari, energi, maupun farmasi perlu ditingkatkan dan sinergitas antar pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam menunjang visi dan misi Jokowi-Jusuf Kala serta yang tercantum dalam nawa cita. Masih tersimpan di benak kita, ketika Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing. Berapa banyak kerugian negara yang hilang dan bagaimana nasib para nelayan di Indonesia? Pemerintah tidak tinggal diam dan terus bertindak tegas dan aktif dalam memberantas illegal fishing di Indonesia.

Hasil Perikanan maupun pengolahan perikanan menjadi salah satu sumber devisa negara. Namun dilapangan, masih terdapatnya permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor dalam hal mutu, lemahnya pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan tujuan ekspor yang berdampak masih terdapatnya penolakan produk perikanan asal Indonesia oleh negara tujuan. Diperlukan langkah dan strategi untuk menciptakan sinergitas dua institusi yang berorientasi kepada keamanan pangan, perlindungan sumberdaya, pelayanan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari sistem perdagangan.

Kunjungan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya beserta Deputi Bidang Perumusan dan Kerjasama Standardisasi BSN, Kukuh S. Achamad, disambut hangat oleh Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengembalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP), Habrin Yake; Kepala Seksi Tata Pelayanan, Didik Srinoto; Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian Data Informasi, R. Gatot Perdana, beserta staf dilingkungan BKIPMKHP. Hadirnya BKIPMKHP Kelas I Denpasar untuk menjadikan hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya. (30/11/2015).

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mendukung perekonomian di Indonesia. Dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mutu menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam meningkatkan daya saing produk. Terdapat tiga inti dari perjanjian di lingkup ASEAN, yaitu standardisasi pengakuan keberterimaan, dan regulasi. “Indonesia siap menembus pasar MEA” semangat Bambang, Kepala BSN.

Dalam kunjungannya, kepala BSN menyempatkan berbincang-bincang kepada salah satu produsen ekspor, bapak Nano yang produknya akan diuji melalui laboratorium. Pelayanan yang cepat dan ramah menjadi salah satu kunci keberhasilan badan ini dalam melayani kepuasan pelanggan yang sesuai dengan standar ISO yaitu Simple, Better, dan Faster. Pelayanan laboratorium dengan staff yang cermat dan teliti menjadikan kunci kesuksesan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah masuknya dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah NKRI, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta dalam penerapan sistem manajemen mutu. (rmy/humas)