Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Standardisasi: Memberikan Jaminan Mutu Terhadap Program Penyuluhan Pembangunan

  • Kamis, 26 November 2015
  • 3100 kali

Perkembangan zaman menuntut dimilikinya modal manusia yang dapat merespon tantangan. Sumberdaya manusia dengan hardskills dan softskills sesuai kebutuhan masyarakat perlu dipersiapkan di antaranya oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penyuluhan, serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Penyuluhan sebagai proses  pembelajaran yang melibatkan komunikasi inovasi berperan penting dalam penyiapan modal manusia sekaligus mendorong transformasi perilaku baik di tataran lokal, regional maupun global. Seiring dengan potensi yang dimiliki Indonesia serta kendala dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), diperlukan peran pemerinh, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi petani, dan lembaga penjamin mutu.

 

Oleh karena itu, dalam rangka Simposium Nasional Penyuluhan Pembangunan Berkelanjutan dan Konggres II PAPPI (Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia) yang diselenggarakan di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, tanggal 24-25 November 2015, diselenggarakan  talk show Penyuluhan Pembangunan dengan tema Keterkaitan Antar Sektor, dengan narasumber Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Prof. Dr. Ravik Karsidi; Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Dr. Ir. Puji Winarni, MA; dan Kepala Pusat Penyuluh Pertanian dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian, Ir. Fathan A. Rasyid, MAg. Acara ini dihadiri oleh berbagai peserta yang merupakan representasi penyuluh maupun anggota PAPPI di seluruh Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Rektor IPB, Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. Talk show dipandu oleh Pakar Neuro Linguistic Programming, Dr. Zaim Uhrawi.

 

Dalam kesempatan ini, Fathan menyatakan dengan banyaknya isu yang perlu direspon seperti daya saing produk, kelembagaan, kesiapan menghadapi MEA, dan inovasi teknologi yang adaptif lokal serta adanya revisi Undang-undang Pemerintah Daerah yang tidak mengakomodasi kegiatan penyuluhan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, maka strategi yang paling utama adalah penguatan system penyuluhan pertanian. Perbaikan system ini diharapkan akan dapat menyiapkan SDM petani, penyuluh, dan pihak terkait sehingga tercapai tujuan pembangunan pertanian.

 

 

Sementara itu, Puji memaparkan peran standardisasi dalam memperkuat dan memberikan jaminan mutu terhadap program penyuluhan pembangunan. Pelaksanaan penyuluhan tidak terlepas dari penjaminan mutu. Hal ini berkaitan dengan keseluruhan proses program penyuluhan dalam konteks PDCA (Plan, Do, Check, Action). BSN sebagai lembaga yang berwenang dalam penetapan standarisasi, memiliki peran strategis untuk mendorong berbagai lembaga/organisasi menerapkan standar mutu prima dalam setiap tahapan. Puji menyatakan SNI-ISO 9001 adalah standar acuan yang tepat, karena didalamnya telah memberikan pedoman yang menyeluruh kepada sebuah organisasi ataupun institusi untuk menjaga konsistensi produk/jasa yang dihasilkan, serta diakui secara nasional maupun internasional.

 

 

Dalam diskusi lebih lanjut, disampaikan bahwa standar, apapun bentuknya, diperlukan untuk menjadi panduan dalam melangkah, termasuk ketika para penyuluh melaksanakan tugasnya. Standarisasi kompetensi penyuluh dan standar penyuluhan sangat diperlukan untuk menjamin masyarakat pengguna jasa penyuluhan (bidang pertanian dan non pertanian) memperoleh layanan yang berkualitas. Sedangkan terkait kompetensi penyuluh, merupakan tugas bersama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga sertrifikasi kompetensi mereka dapat dijaga.

 

 

Ravik menambahkan dari sisi kelembagaan. Kalau bicara tentang lembaga, maka akan bertemu sistem dan norma. Biasanya, di pedesaan atau daerah yang relatif belum maju, ada kelembagaan ekonomi dan sosial yang sifatnya tradisional, dan ada juga yang modern. Maka kerjasama antara lembaga tradisional dan lembaga modern menjadi sangat penting.

 

Dengan bersatunya unsur-unsur yang ada, keterkaitan antar lembaga, khususnya yang tradisional dan modern tadi, diharapkan akan terwujud cita-cita bersama, yaitu meningkatkan kemandirian, tutup Ravik. (ald)