Badan Standardisasi Nasional
  • A
  • A

Raih Opini WTP, BSN Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan

  • Jumat, 02 Oktober 2015
  • 2186 kali

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menerima Penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan diterima Sekretaris Utama BSN Puji Winarni dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/10).

 

Menteri Keuangan dalam sambutannya menyampaikan, sejak Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) pertama kali diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2006, telah banyak perbaikan yang ditunjukkan oleh pemerintah, antara lain dengan capaian opini BPK atas LKKL yang semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah LKKL yang mendapat opini baik, yaitu opini Wajar sejumlah 80 LKKL, terdiri dari 62 LKKL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebanyak 17 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

 

 

Jumlah LKKL yang mendapatkan opini WTP tahun pelaporan 2014, lanjut Bambang, meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan hanya sebanyak 7 LKKL pada tahun 2006. Sementara itu, jumlah LKKL yang mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) jauh menurun, yaitu menjadi sebanyak 7 LKKL pada tahun 2014 menurun secara signifikan dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006.

 

Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini baik menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPK sampai dengan akhir Juni 2015, LKPD tahun 2014 yang memperoleh opini wajar mencapai 418 LKPD, yang meliputi 225 LKPD mendapat opini WTP dan sebanyak 193 LKPD mendapat opini WDP. Jumlah LKPD yang mendapat opini WTP tersebut meningkat signifikan, jika dibandingkan dengan pada tahun 2009 yang hanya sebanyak 21 LKPD.

 

 

“Opini audit yang baik di era basis akuntansi kas menuju akrual (cash toward accrual) ini merupakan capaian yang berharga serta menjadi milestone dalam memasuki era baru akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual,” ungkap Bambang.

 

Adapun dalam acara Rakernas ini, Pemerintah memberikan penghargaan kepada 287 entitas pelaporan yang meliputi 62 Kementerian Negara/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi, 149 Pemerintah Kabupaten dan 50 Pemerintah Kota yang telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2014 dengan capaian opini audit WTP.

 

 

 

 

Rakernas kali ini dihadiri oleh kurang lebih 903 peserta yang terdiri dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua dan Anggota BPK, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/Walikota yang memperoleh opini WTP, serta pejabat di lingkungan pemerintah pusat. (ria)