Komisi VI DPR RI Memahami Usulan Penambahan Anggaran BSN Tahun 2016

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan tanggapan yang positif terhadap peran dan upaya-upaya yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku 1 Januari 2016 mendatang. Para anggota dewan pun sepakat bahwa BSN merupakan ujung tombak Indonesia menghadapi MEA di bidang standardisasi. Selain berperan dalam melindungi konsumen dari produk bermasalah, BSN juga membantu memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan meningkatkan standar mutu produknya agar punya daya saing. Karena itu Komisi VI DPR RI mampu memahami usulan pagu anggaran dan penambahan anggaran BSN Tahun 2016. Pandangan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BSN dan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/15).

Adapun usulan Penambahan Anggaran BSN Tahun 2016 ini ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik BSN. Kepala BSN Bambang Prasetya dalam paparannya menyampaikan, hingga saat ini, terdapat kurang lebih 1300 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPK memerlukan acuan terhadap bidang tertentu. Misalnya perihal pengukuran/kalibrasi, LPK akan mengacu pada laboratorium kalibrasi di Pusat Penelitian di Serpong.

Sebab itu, BSN mengajukan penambahan anggaran BSN Tahun 2016 untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, terutama laboratorium. Laboratorium ini diperuntukkan sebagai laboratorium acuan bagi LPK. Dengan adanya laboratorium acuan, diharapkan hal ini dapat mendorong LPK untuk bekerja dengan lebih baik, sehingga dapat membantu para pelaku usaha, termasuk UMKM dalam menerapkan SNI pada produk-produknya.

Sementara itu, terkait realisasi anggaran BSN Tahun Anggaran 2015, Bambang menjelaskan bahwa hingga Agustus 2015, realisasi mencapai 40,2%. Hal ini sejalan dengan agenda kegiatan BSN yang banyak dilaksanakan pada Triwulan ke-4 seperti SNI Award, Bulan Mutu Nasional, tuan rumah sidang pengembangan standar internasional, serta kontrak kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang baru selesai pada bulan Juni-Juli untuk kurun waktu pengerjaan 3 – 5 bulan. Karena itulah, dana baru akan banyak terserap di triwulan ke-4.

RDP kali ini dipimpin oleh H.A. Hafizh Tohir dari Fraksi PAN, dengan agenda pembahasan Realisasi Anggaran BSN sampai dengan Agustus 2015, Rencana Kerja Anggaran BSN Tahun Anggaran 2016, serta sandingan DIPA tahun 2015 dengan RKAKL Tahun 2016. Selain Kepala BSN Bambang Prasetya, hadir pula Sekretaris Utama Puji Winarni; Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Suprapto; Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi Kukuh S. Ahmad; Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Dewi Odjar Ratna Komala; serta pejabat eselon II dan III BSN. Hasil rapat ini selanjutnya akan dibahas lebih mendalam pada Rapat Pokja Komisi VI DPR RI dan diteruskan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. (ald/ed-ria/humas)