BSN tandatangani Nota Kesepahaman dengan PT. Pos Indonesia

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya menandatangani Nota Kesepahaman dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Budi Setiawan di Bandung, Rabu (15/04/2015). Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada tanggal 11 Februari 2015 di tempat yang sama. Ini adalah langkah awal dan payung bagi kerjasama teknis yang akan dikembangkan lebih lanjut, agar kerjasama BSN dan PT. Pos Indonesia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan bersama serta mencapai target yang diharapkan.

Dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut, maka BSN dan PT. Pos Indonesia bersepakat untuk bekerjasama dalam memanfaatkan informasi, jaringan, kompetensi, infrastruktur yang saling memberikan manfaat bagi kedua instansi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Budi Setiawan, BSN dapat mengoptimalkan penyebaran informasi standardisasi ke masyarakat dengan memanfaatkan potensi jaringan PT. Pos Indonesia yang telah menjangkau hingga ke pelosok di daerah. Begitu pula infrastruktur seperti gedung yang dimiliki PT. Pos Indonesia, dapat dimanfaatkan BSN untuk pengembangan organisasi.

“Informasi mengenai BSN atau perkembangan standardisasi dalam rangka sosialisasi BSN/SNI, bisa ditampilkan di media-media milik PT. Pos Indonesia. Dengan begitu kita juga berharap produk lokal yang ber –Standar Nasional Indonesia (SNI), akan bertambah,” ujar Budi Setiawan. Selain itu, lanjut Budi, untuk keperluan pengambilan sampel dalam rangka integritas tanda SNI melalui uji petik, PT. Pos Indonesia juga telah menyatakan siap memfasilitasi BSN, termasuk menyiapkan petugas PT. Pos Indonesia sebagai pengambil contoh yang tentunya akan diberikan pelatihan yang difasilitasi oleh BSN. Sementara itu, dari sisi PT. Pos Indonesia, melalui kerjasama ini, diharapkan produk dan jasa PT. Pos Indonesia dapat meningkat kualitasnya. Apalagi, menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 1 Januari 2016, PT. Pos Indonesia harus siap bersaing dengan industri sejenis lainnya.

Oleh karenanya, baik Budi Setiawan maupun Bambang Prasetya sepakat, Nota Kesepahaman ini harus segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama serta disosialisasikan dengan unit kerja terkait di BSN dan PT. Pos Indonesia. ”Ini adalah “barang” langka yang disebut dengan Sinergi dan Koordinasi,” kata Bambang. BSN yang hanya memiliki pegawai 400 orang dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat untuk “mengangkat” Indonesia di kancah perdagangan global, membutuhkan jaringan yang dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah.

Dengan asumsi pengunjung PT. Pos Indonesia se-Indonesia sekitar 15 juta orang dan bahkan bisa mencapai 20 juta orang ketika ada program penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT), ini sangat potensial untuk dilakukan penyebaran informasi BSN dan SNI kepada masyarakat. Selama ini, BSN juga telah memanfaatkan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi SNI. “Perguruan Tinggi di Indonesia sekitar 4000-an dan ini sangat potensial untuk bisa diajak kerjasama dengan BSN dalam mensosialisasikan SNI,” kata Bambang. Dengan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia, akan semakin memperluas jaringan BSN dalam melaksanakan amanah pemerintah RI.

Terlebih menyambut pemberlakuan MEA 2015 yang akan efektif pada beberapa bulan mendatang. Kesiapan Indonesia menyambut MEA, perlu didukung dengan kemampuan logistik – terutama mendukung kegiatan penilaian kesesuaian, yang menurut Bambang, kemampuan ini telah dimiliki oleh PT. Pos Indonesia. “UKM pun perlu didukung dengan logistik. Biaya logistik yang mahal dapat mempengaruhi biaya total UKM dan tentu saja akan berpengaruh pada harga produk yang menyebabkan produk UKM sulit bersaing,” ujar Bambang.

Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman BSN dan PT Pos Indonesia tentang Pemanfaatan Potensi Bersama dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II BSN yakni Sekretaris Utama BSN, Puji Winarni; Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN, Dewi Odjar Ratna Komala; Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi, Erniningsih; Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, Abdurrahman Saleh; Kepala Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Metrawinda Tunus; Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, Zakiyah; Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Konni Sagala; Kepala Pusat Perumusan Standar, I Nyoman Supriyatna; serta Kepala Inspektorat, Nasruddin. Juga pejabat Eselon III dan IV, Kepala Bidang Kerjasama Dalam Negeri, Iskandar Novianto; dan Kepala Subbidang Kerjasama Prasarana Standardisasi BSN, Teguh Prakosa.

Para manajemen serta seorang anggota Komisaris PT. Pos Indonesia, Ferrari Roemawi juga hadir dalam acara itu. Ferrari pada kesempatan tersebut mengingatkan, banyak dari kalangan PT. Pos Indonesia yang belum mengenal BSN, tugas pokok dan fungsinya, serta target-target yang akan dicapai Lembaga Pemerintah Non Kementerian ini. Dengan adanya kerjasama ini, maka informasi mengenai BSN akan semakin mudah, cepat dan bisa menjangkau ke banyak orang di seluruh Indonesia. Untuk itu, Ferrari mengharapkan BSN dan PT. Pos Indonesia segera menindaklanjuti Nota Kesepahaman itu dengan perjanjian kerjasama agar apa yang diharapkan di dalam Nota Kesepahaman, bisa tercapai. (dnw,ald)