BAKOHUMAS REGIONAL INDONESIA TENGAH : Pentingnya Peran Humas Pemerintah Sosialisasikan AEC Kepada Masyarakat

ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang telah disepakati oleh 10 pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-21 pada November 2012 di Kamboja akan berlaku efektif kurang dari beberapa bulan kedepan pada tahun 2015 mendatang.

Seluruh negara tengah mempersiapkan dalam menghadapi AEC 2015, salah satunya Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan, sudah sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menghadapi komunitas ASEAN 2015? Ketua Umum Bakohumas yang juga Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Freddy H Tulung mengatakan, tampaknya Indonesia harus secepatnya mempersiapkan diri.”

Lebih lanjut Freddy menjelaskan mengenai desain komunitas ASEAN melingkupi tiga pilar, yakni politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Seluruh negara akan bergerak cepat dengan persaingan ketat, untuk menuju ASEAN satu visi, satu identitas.

Karena itu pemahaman masyarakat Indonesia mengenai komunitas ASEAN ini sangat dibutuhkan. “Di sini pentingnya humas pemerintah, mensosialisasikan semua hal mengenai komunitas ASEAN 2015 untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat,” ujar Freddy pada pertemuan Bakohumas Regional Indonesia Tengah 2014, di kota Batu, Jawa timur, Selasa (29/4/14).

Kepala Sub bagian Hubungan Antar Lembaga One Agus Sukarno beserta staf Humas BSN Rully Tri Juliant Putra hadir dalam pertemuan tersebut. Sebagaimana diketahui, BSN aktif dalam kegiatan Bakohumas. Tema yang diusung dalam pertemuan dinilai sangat relevan dengan apa yang saat ini menjadi perhatian BSN yakni bagaimana menyiapkan strategi menyambut pemberlakuan AEC 2015 -tentu bagi BSN dalam konteks pengembangan standar.

Strategi yang efektif dalam percepatan sosialisasi AEC, lanjut Freddy, dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, seperti halnya dengan pihak perguruan tinggi. Selain itu juga, peran humas di seluruh kalangan harus menyatu, yang artinya tidak ada pembatas antara humas pemerintah dan swasta dalam konteks diseminasi informasi publik strategis.

Komunitas ASEAN, kata Freddy, tidak semata-mata terjalinnya komunikasi antar pejabat dan diplomat, namun juga harus didukung dari kalangan swasta, pengusaha, media massa, lembaga non pemerintah, masyarakat dan humas pemerintah.

Meski demikian, harus diakui bahwa masih banyak persoalan yang terkait dengan kehumasan pemerintah, baik dari segi kualitas dan kompetensi sumber daya manusia maupun dari sisi regulasi dan infrastruktur. Hal inilah yang harus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan kredibilitas pemerintah serta apati publik. “Diperlukan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi, yang mampu mengelola dan menyebarkan informasi publik untuk internal dan eksternal,” ujar Freddy.

Kemenkominfo sudah mengupayakan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam peningkatan kapasitas melalui sertifikasi pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat (Humas), terkait dengan pelatihan dan pembekalan kode etik.

Diluar itu dalam mensosialisasikan komunitas ASEAN perlu didukung oleh pihak media massa guna memperkaya konten yang bersifat edukatif, pencerahan dan pemberdayaan masyarakat di ruang publik.

Namun, menurut Freddy, persoalan yang terkait dengan infrastruktur menjadi sorotan penting lainnya. Dari pertemuan bakohumas tersebut, menurut Dosen Universitas Brawijaya, Malang, Fadillah Putra, mengatakan berdasarkan hasil survei, mayoritas website pemerintah kurang menarik. Ia menyarankan untuk informasi yang ditampilkan perlu dikelola dengan serius agar publik lebih mudah mendapatkan informasi. “Termasuk bila dikelola dengan baik bisa mendukung sosialisasi ASEAN 2015.”

Freddy menjelaskan sudah melakukan review website. Menurut dia, saat ini sudah terlihat ada peningkatan yang bagus dalam mengelola informasi, salah satunya dengan mengoptimalkan peran dan fungsi media center.

Diharapkan peningkatan ini bisa terus di ditingkatkan kembali kepada seluruh website pemerintah pusat maupun daerah. Serta dengan adanya pertemuan ini segala informasi terkait ASEAN 2015 bisa menjadi prioritas utama bagi seluruh website pemerintah dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat.  (one/rull)