Sestama BSN hadiri Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Sebanyak 86 Kementerian/ Lembaga/ Lembaga Negara dan 33 Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, Senin (26/8) mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga/ Lembaga Negara) dan Pemerintah Daerah pada Semester-I Tahun 2013 yang berlangsung di Gedung Istana Kepresidenan, Yogyakarta.

Acara yang dihadiri tidak kurang dari 300 peserta dari kementerian lembaga ini juga dihadiri oleh Sekretaris Utama BSN-Yoes Usman Suhendar dan Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha- A.K Jailani.

Dalam raker ini dibagi dalam dua sesi: sesi pertama penyampaian hasil evaluasi (oleh Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran atau TEPPA) serta pembukaan-pengarahan Wakil Presiden Boediono dan sesi kedua sesi teknis penyerapan anggaran, akan dikelompokkan menjadi dua cluster sesuai sumber anggarannya: APBN dan APBD, dengan pembicara oleh Anny Ratnawati (Wamenkeu) dan juga ketua LKPP Agus Rahardjo.

Ketua TEPPA Kuntoro Mangkusubroto mengatakan tugas TEPPA diantaranya mempercepat penyerapan anggaran dan membantu fasilitasi dan koordinasi setiap hambatan yang dihadapi antar kementrian/lembaga dan lembaga negara dan daerah.

TEPPA juga mengevaluasi penyerapan anggaran di kementerian, lembaga, dan lembaga non-kementerian. Lembaga yang dianggap baik dalam penyerapan anggaran adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Mahkamah Agung, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial. Sedangkan, lembaga yang paling rendah dalam menyerap anggaran adalah Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.

"TEPPA juga berkoordinasi dengan kemendagari untuk lebih mengintensifkan evaluasi, pengawasan dan koordinasi ke daerah dan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyelesaian hambatan dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan kementrian, lembaga dan lembaga negara dan pemda," kata Kuntoro.

Pada semester I tahun 2013, TEPPA mengidentifikasi permasalahan secara umum yang terjadi diantaranya minimnya SDM bersertifikasi pengadaan barang/jasa, lemahnya sistem pengendalian belanja dan kegiatan. Selanjutnya rendahnya koordinasi intern di unit kerja masing-masing untuk mempercepat realisasi belanja dan sinkronisasi sejumlah peraturan.

"Khusus untuk kementrian, lembaga dan lembaga negara pada 2013, masalah yang dominan adalah tingginya blokir belanja yang mencapai 40,89 persen dari total pagu belanja di awal tahun 2013. Ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kami tidak ingin ada blokir lagi di tahun 2014," pungkas Kuntoro. (awg)